oleh

Izin KK CPM Perlu Ditinjau Kembali

-Kota Palu-dibaca 555 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Zulfakar Nasir mengatakan izin Kontrak Karya (KK) PT Citra Palu Mineral (CPM) yang mengeksplorasi tambang Poboya perlu ditinjau kambali, mengingat dampak lingkungan yang nantinya terjadi dapat berakibat fatal bagi masyarakat.

“Kontrak Karya menurut saya, izinnya itu dapat ditinjau kembali kalau itu bisa mengancam lingkungan dan mambahayakan masyarakat. Saya pikir tidak ada yang haram di dunia ini untuk dibicarakan, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini,” katanya kepada Sulteng Raya, Kamis (23/2/2017).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan ketika tambang tersebut tetap beraktifitas, hal ini nantinya dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar khususnya masyarakat perkotaan.

“Yang jadi persoalan ada dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena letak tambang Poboya ini berdekatan dengan akses perkotaan, yang notabenenya dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat, ” jelasnya
“Nantinya itu akan berdampak pada sistem air kita yang terganggu dan juga sistem udara yang terganggu, karena dalam pengelolaannya itu memakai bahan-bahan kimia yang akan membawa zat-zat racun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” ungkapnya
Mengingat dampak yang terjadi pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan melakukan penertiban guna menghentikan seluruh aktifitas pertambangan Poboya dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Baca Juga :   Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng Tabur Bunga di TMP Tatura Palu

Selain itu, Zulfakar Nasir juga mendesak pemerintah provinsi konsisten menghentikan kegiatan pertambangan ilegal.

“Kalau memang pemerintah Provinsi telah resmi melakukan penghentian sacara total kegiatan pertambangan diatas, maka pemerintah harus konsisten menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal,” kata Zulfakar.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan media, bahwa kegiatan tambang rakyat di Poboya kembali beroperasi dilakukan oleh beberapa orang, sehingga pemerintah diminta menyikapi hal ini secara intens.

“Saya juga membaca lewat media bahwa kegiatan pertambangan itu kembali dilakukan oleh beberapa orang, sehingga saya mengharapkan ada tindakan konkret dari pemerintah Sulteng, karena inikan sudah ada pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi soal pertambangan, maka itu harus di tertibkan kembali,” jelasnya
Berdasarkan regulasi, kegiatan pertambangan yang berstatus ilegal itu harus dihentikan, mengingat kegiatan itu dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Baca Juga :   Manfaatkan Motor Bak Terbuka, Lurah Kayumalue Pajeko Sediakan Layanan Jemput Sampah 

“Pertambangan ilegal itu harus dihentikan, kecuali yang legal dan sah, silahkan aja, tetapi kalau tidak ada izin dan itu dapat merusak lingkungan dan berbahaya terhadap lingkungan kita, maka itu harus ditindaki dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya
Terkait kegiatan ini, pihak komisi III memproyeksikan kembali melakukan tindakan pengawasan, ketika kegiatan pertambangan tersebut meresahkan masyarakat dan kembali beroperasi.

“Kalau ini meresahkan masyarakat dan kegiatannya memang ada, saya akan mengusulkan kepada teman-teman komisi III khususnya, untuk melakukan tindakan pengawasan kalau ini kembali meresahkan lagi dan kita akan bekerja sama dengan pemerintah dan aparat untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya HYT

Baca Juga :   Lembaga Penyalur Sambut Baik Penerapan e-SKPP

Komentar

News Feed