oleh

KK CPM Perlu Ditinjau Kembali

-Kota Palu-dibaca 596 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Zulfakar Nasir mengatakan izin Korak Karya (KK) PT CPM di lokasi Tambang Poboya perlu ditinjau kembali, karena dampak lingkungan yang akan ditimbulkan jika perusahaan tersebut mulai melakukan eksploitasi sangat membahayakan warga sekitar Palu.

“Kotrak Karya menurut saya, izinnya itu dapat ditinjau kembali, kalau itu bisa mengancam lingkungan dan mambahayakan masyarakat. Saya pikir tidak ada yang haram di dunia ini untuk dibicarakan, sepanjang itu kepentingan masyarakat dan bangsa ini,” katanya Zulfakar kepada Sulteng Raya, Kamis (23/2/2017).

Menurutnya, ketika tambang tersebut tetap beraktifitas, hal ini nantinya dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar khusunya masyarakat perkotaan.

Baca Juga :   Permudah Akses Pasar Pelaku Usaha, DTPH Sulteng Gelar Pasar Tani

“Yang jadi persoalan ada dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena letak tambang Poboya ini berdekatan dengan akses perkotaan, yang notabenenya dapat menganggu kehidupan masyarakat setempat ” jelasnya.

Meskipun pihaknya bukan ahli lingkungan, Zulfakar meyakini aktifitas tambang yang dikerjakan oleh CPM nantinya tetap akan memberikan dampak lingkungan yang membahayakan.

“Nantinya itu akan berdampak pada sistem air kita yang terganggu dan juga sistem udara yang terganggu, karena dalam pengelolaannya itu memakai bahan-bahan kimia yang akan membawa zat-zat racun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan melakukan penertiban guna memberhentikan seluruh aktifitas pertambangan ilegal di Poboya dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Baca Juga :   Kemenag Palu Siap Bersinergi BNN Sosialisasi Gerakan Anti Narkoba

“Saya juga mengharapkan tidakan yang dilakukan itu tindakan persuasif, serta aparat juga harus dilibatkan untuk melindungi tambang itu jangan sampai dikerjakan,” bebernya.

Selain itu, Zulfakar Nasir juga mendesak pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah konsisten menghentikan kegiatan pertambangan ilegal.ENG

Komentar

News Feed