oleh

Front Rakyat Minta KK CPM Dicabut

-Kota Palu-dibaca 538 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Puluhan demonstran yang mengatasnamakan Front Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Polda Sulawesi Tengah, Kamis (23/2/2017). Aksi unjuk rasa yang digelar tersebut meminta pemerintah agar mencabut semua kontrak karya (KK) pertambangan di Indonesia yang dinilai sudah merugikan negara seperti PT Freeport.

Tidak hanya itu, massa aksi juga dengan tegas meminta agar pemerintah juga mencabut kontrak karya PT Citra Palu Mineral (CPM) khususnya yang ada di Poboya.

Dalam orasinya, Front Rakyat menyampaikan bahwa wilayah pertambangan Poboya awalnya dikelola oleh masyarakat. Kini sebagian wilayah Tambang Poboya sudah dikelolan PT. CPM yang statusnya bersifat kontrak karya sama halnya dengan PT Freeport.

Baca Juga :   Jelang HUT RI, Penjual Atribut Merah Putih Ramai di Pinggiran Jalan Moh Yamin

“Maka dari itu secara tegas kami menuntut dan meminta kepada pemerintah mancabut semua kontrak karya pertambangan di Indonesia khususnya PT. CPM dan PT. Freeport,” katanya.

Menurutnya, sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini, merupakan harta karun terpendam yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia, tetapi melihat kenyataannya bahwa hal itu tidak sesuai dengan harapan rakyat.

“Karena saat ini sumber daya alam kita diambil dan dikelola oleh pihak asing, sehingga inilah yang membuat masyarakat kita terpuruk, padahal data yang ada negara kita ini merupakaan salah satu Negara penghasil emas terbaik dan terbanyak,” jelasnya.

Hal ini dibuktikan dalam pengelolaan tambang Freeport di Papua yang memberikan pemasukan terhadapa kas Negara sebesar USS 33 Miliar namun angka ini tidak sebanding dengan jumlah keuntungan yang diperoleh negara asing yang mengelolahnya.

Baca Juga :   Sukses Gelar Pelatihan Soft Skill Smp Sederajat, Kepala BNNP Sulteng Harap Guru Jadi Pionir ‘Bersinar’

“Namun yang menjadi persoalan juga akibat hasil bumi yang dikeruk habis-habisan adalah perusakan hutan, sehingga merusak sistem kehidupan masyarakat lokal yang mendiami daerah tersebut. Selain itu informasi yang berkembang juga terjadi intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat khususnya maupun masyarakat keseluruhan pada umumnya,” ungkapnya.HYT

Komentar

News Feed