oleh

Konsistensi TPAD Pemkab Parmout Dipertanyakan

SULTENG POST- Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan konsistensi TAPD dalam penyusunan anggaran APBD tahun 2015. Pasalnya, RKA yang diajukan saat rapat pembahasan APBD yang dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parmout bersama TAPD, berbeda dengan RKA yang telah dibahas di tingkat komisi dengan SKPD. Padahal, telah ditegaskan anggaran yang diasistensi tersebut telah dirasionalisasikan.

Husein Marjengi, ketua komisi I DPRD Parmout mempertanyakan TAPD agar menjelaskan alasan terjadinya perubahan besaran nominal dalam RKA. Bahkan, selisih ratusan juta rupiah, membuat dirinya berasumsi bahwa data yang dipegang anggota Banggar tidak valid.

“Perbedaan angka ini fatal, harus dijelaskan kenapa berubah dari komisi dan rapat Banggar. Pada saat ini diketuk, nantinya tidak dapat dihindari lagi, padahal perubahan angkanya mencapai ratusan juta, tolong berikan data valid,” tegas Husein.

Baca Juga :   Pansus LKPj Kritik Kinerja Pengelolaan Anggaran Pemda Parmout

Dia mencontohkan, untuk belanja pegawai, seperti dalam RKA disalah satu SKPD yang terjadi perubahan hingga selisih Rp900 jutaan. Padahal, sebelumnya telah disebutkan dalam rapat komisi anggarannya telah dirasionalisasikan. Karena adanya perbedaan tersebut, membuat SKPD bingung. “Apalagi saat ini tidak ada SKPD yang hadir, ini akan jadi perdebatan antara komisi dan mitra nantinya, mohon dicermati,” keluhnya.

Terkait ketidakhadiran SKPD saat pembahasan anggaran antara TAPD dan Banggar, juga membuat sejumlah anggota DPRD resah. Karena, tidak ingin disalahkan saat APBD 2015 disahkan. Padahal, pimpinan SKPD tidak mengetahui adanya perubahan anggaran yang dibahas oleh Banggar berdasarkan lembaran RKA yang baru lagi. “Kepala SKPD harus tahu kalau ada perubahan, agar nantinya tidak ada yang mempertanyakan lagi ke kami sebagai mitranya,” desak Ridwan SE, salah seorang anggota Banggar.

Baca Juga :   Polres Parmout Ungkap 28 Kasus Narkoba

Menganggapi hal itu Hamka Lagala mengatakan, diawal tahun ada plafon anggaran sementara, tetapi dinas sudah harus bekerja dengan programnya yang telah berjalan. “Baru setelah itu ada pemaparan setiap SKPD terkait hasil kerja dan kendalanya dengan asumsi pastinya ada program yang lebih prioritas. Sehingga, anggaran itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya,” pungkasnya.OPPIE

Komentar

News Feed