oleh

Dugaan Korupsi, Polres Parmout Selidiki Proyek Budidaya Sapi

SULTENG POST- Banyaknya kejanggalan pada proyek Bantuan Sosial (Bansos) budidaya sapi di Desa Kotaraya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Mpoutong (Parmout) yang diberikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulteng melalui dana APBN senilai Rp280 juta, membuat pihak Polres Parmout belum lama ini mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Parmout, Iptu Dadi Rahma Putra yang dikonfirmasi Sulteng Post belum lama ini, membenarkannya.
Dia mengakui, surat perintah penyelidikan tersebut dikeluarkan pada pekan kemarin.

Namun, pihaknya enggan menyebutkan nomor surat perintah penyelidikan tersebut.
“Saya masih di luar kantor. Pastinya surat itu sudah ada, dikeluarkan tepatnya Sabtu pekan kemarin,” kata Dadi yang dihubungi melalui telepon genggamnya, belum lama ini.

Baca Juga :   Gubernur Sulteng Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021

Dia menambahkan, setelah diterimanya surat perintah penyelidikan tersebut, pihaknya akan meninjau lokasi usai sejumlah data yang dibutuhkan rampung.

“Kami upayakan Minggu ini peninjauan. Masih ada data yang belum rampung, makanya tunggu rampung dulu,” kata dia.
Hal senada diungkapkan Kapolres Parmout, AKBP Novia Jaya.

Novia mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan terkait kasus bansos budidaya sapi tersebut.
Tetapi dia juga masih enggan menyebutkan nomor surat perintah penyelidikan dimaksud.

Alasan Novia, dia khawatir akan ada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus itu mencoba menghilangkan barang bukti.
“Untuk teknisnya mohon maaf kita tidak bisa sebutkan kapan. Karena takut ada pihak-pihak yang akan menghilangkan barang bukti,” ujarnya melalui pesan singkat.

Baca Juga :   Polres Parmout Ungkap 28 Kasus Narkoba

Sebelumnya diberitakan, pihak polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi terkesan saling berebut untuk menangani dugaan penyimpangan pada bansos budidaya sapi yang diberikan kepada kelompok Kawan Sejati Desa Kotaraya Timur, Kecamatan Mepanga.

Kejanggalan lainnya dalam kasus tersebut diduga anggota kelompok penerima bantuan, dua diantaranya berstatus PNS yakni, Sekretaris Desa Kotaraya Timur dan Kasi Kesra di kantor Camat Mepanga.
Selain itu, ada dugaan setelah bantuan tersebut diterima ada oknum tertentu yang tiba-tiba saja mengubah pengurus kelompok, sehingga bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. OPPIE

Komentar

News Feed