oleh

Aturan Baru Ikut Proyek, Perusahaan Harus Punya Surat Rekomendasi

SULTENG RAYA – Inspektorat Kota Palu saat ini menetapkan satu aturan tambahan bagi para rekanan atau kontraktor yang sering mengerjakan proyek yang menggunakan anggaran belanja daerah (APBD) Kota Palu.

Aturan baru tersebut adalah pihak rekanan atau kontraktor harus memiliki Surat Rekomendasi dari Inspektorat Kota Palu.

“Kami sudah menyurati semua organisasi perangkat daerah Kota Palu sejak dua minggu lalu, agar tidak meloloskan verifikasi berkas rekanan atau perusahaan yang ingin mengerjakan proyek dari Pemkot Palu, apabila tidak memiliki SR dari inspektorat,” jelas Inspektur Inspektorat Kota Palu, Didi Bakran kepada Sulteng Raya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/2/2017).

Hal ini dilakukan oleh pihak Inspektorat untuk menghindari adanya perusahaan nakal yang sering mengerjakan proyek, baik proyek lelang maupun melalui mekanisme penunjukkan langsung, padahal perusahaan tersebut sudah diblack list oleh pemkot.

Baca Juga :   Disperdagin-Dinkes Palu Bagikan 1.000 Masker di Pasar Manonda

“Upaya ini untuk memverifikasi para pihak rekanan Pemkot yang memiliki utang ataupun yang telah melakukan kesalahan di masa-masa sebelumnya,” kata dia.

Menurut Didi, surat rekomendasi dari Inspektorat Kota Palu juga merupakan salah satu wujud kepedulian kepada Pemkot Palu, untuk melakukan upaya penagihan utang-utang para rekanan Pemkot Palu yang masih dan bahkan susah untuk ditagih. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga pihak Inspektorat Kota Palu tidak bisa menagih lagi.

“Kalau pihak rekanan yang ingin ikut dalam pekerjaan proyek APBD Kota Palu, harus mengambil menyetorkan surat rekomendasi Inspektorat Kota Palu kepada OPD penyedia pekerjaan, baru bisa ikut dalam proses lelang,” jelas Didi.

Baca Juga :   Gubernur Sulbar Terima Bantuan Disdikbud Palu

Apabila dalam proses pemeriksaan dan verifikasi perusahaan, terdapat jejak rekam yang bermasalah, maka dipastikan surat rekomendasi tidak akan dikeluarkan oleh pihak Inspektorat, sehingga secara otomatis pihak penyedia tersebut tidak akan bisa ikut dalam pekerjaan yang disediakan oleh Pemkot.

“Jika dalam verifikasi data pihak penyedia jasa, ditemukan jejak rekam masih memiliki utang kepada Pemkot, maka pihak penyedia tersebut wajib untuk melunasi utang dulu baru bisa diterbitkan SR Inspektorat Kota Palu. Jika mereka tidak mau melunasi kewajibannya tersebut, maka perusahaan tersebut akan di black list dari Pemkot,” ujarnya.

Dan apabila dalam prakteknya, masih ada perusahaan penyedia jasa yang lolos mendapatkan pekerjaan tanpa ada SR Inspektorat Kota Palu, maka pihak Inspektorat akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, yakni Walikota dan Wakil Walikota Palu.

Baca Juga :   Bantuan Sulteng Rp702 Juta Diterima Langsung Gubernur Sulbar

“Untuk tindak lanjut kepada OPD yang memberikan atau meloloskan perusahaan penyedia jasa, kami akan kembalikan kepada walikota dan wakil walikota palu untuk mengambil keputusan. Untuk pengurusan SR tersebut, tidak ada pungutan dan prosesnya cepat,” tuturnya. HGA

Komentar

News Feed