oleh

Dispenda Dinilai Lamban Manfaatkan Peluang Pajak

SULTENG POST- Sejumlah anggota DPRD parigi Moutong (Parmout) menilai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat lamban memanfaatkan peluang pajak miliaran rupiah yang seharusnya dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbilang rendah.Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD di ruang Paripurna, kemarin.

Peluang miliaran rupiah itu terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang pajak galian C yang bersumber dari dana APBN yang tidak membayar pajak pada daerah.

Bahkan, peraturan daerah yang ada untuk mengatur pajak galian C, hanya mengatur penarikan pajak untuk proyek yang bersumber dari APBD, dan tidak ada rincian yang mengatur penarikan pajak proyek di Parmout bersumber dari dana APBN. Sehingga, para pengusaha melenggang tanpa beban masuk di Kabupaten Parmout.

Baca Juga :   Wagub Sulteng: Pertambangan Emas di Bolano Lambunu Ilegal

Hazairin Paudi anggota DPRD Parmout mempertanyakan terkait upaya Dispenda mendapatkan keuntungan berupa penarikan pajak pada pengusaha luar daerah, yang proyeknya berasal dari dana APBN. “Jangan Dispenda cuma diam ditempat, hanya berharap ke Dinas ESDM saja, karena kita bicara soal kepentingan daerah yang seharusnya mendapat keuntungan dari hasil galian C, yang sudah diambil pengusaha dari luar tetapi mereka tidak memberi kontribusi apa-apa ke daerah kita,”ujarnya.

Dia menambahkan, perlu ada payung hukum dari eksekutif, sehingga para kontraktor tidak hanya mengeruk hasil bumi di Parmout, tetapi harus membayar kewajibannya. Selain itu, daerah yang bersikeras melakukan penarikan pajak, juga tidak akan dianggap semena-mena, karena ada landasan hukum.

Baca Juga :   Polres Parmout Ungkap 28 Kasus Narkoba

Hal senada diungkapkan Alfres Tonggiroh. Alfres menegaskan kepada Dispenda, bahwa pajak itu bersifat memaksa. Sehingga, jika sudah ada aturan dibuat maka perlu ada tindakan tegas dari pemerintah daerah kepada pengusaha yang tidak berkontribusi.

“Kita bisa ambil tindakan tegas jika hanya datang ambil material, tapi tidak bisa kasih apa-apa untuk daerah, tetapi sebelum itu harus ada aturan yang dibuat” tegas Alfers.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Hamka Lagala mengatakan, akan siap mengawal hasil rapat tersebut hingga pada dinas tekhnis dan Dispenda, agar dapat sesegera mungkin mendapatkan acuan yang dijadikan dasar pembuatan Perda, jika tidak melanggar aturan lain.

Sementara itu, Kepala Dispenda Parmout, H Marlian mengatakan segera mengundang beberapa pihak terkait guna membicarakan rencana pembuatan perda, dan mengatur penarikan pajak. Tetapi sebelum itu, Dispenda akan mempelajari aturan terkait dengan penarikan pajak galian C.

Baca Juga :   Gubernur Sulteng Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021

“Dispenda memang koordinator pendapatan, tetapi dinas teknis adalah pelaksana lapangan karena kami tidak bisa membaca RAB. Untuk saran anggota DPRD, akan coba kami kordinasikan lagi. Untuk Perda galian C dari APBD, kami sudah sosialiasasi tetapi memang belum ada secara rinci mengatur itu. Nanti kami pelajari dulu, agar bisa memanfaatkan peluang menambah PAD ” jawabnya. OPPIE

Komentar

News Feed