oleh

Periode 2015-2016 113, Izin Investasi di Sulteng Dicabut

-Kota Palu-dibaca 765 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Badan Perizinan Penanaman Modal Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mencabut sekitar 113 izin prinsip yang terdiri dari Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode 2015-2016.

Pencabutan izin tersebut menyusul tidak adanya realisasi investor sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan kepada Sulteng Raya, Senin (13/2/2017).

“Sementara data yang ada terkait izin investasi yang pada 2015-2016 itu sekitar 113 izin dan yang pasti sudah ada beberapa yang dicabut izin prinsipnya dan sebagiannya tengah dalam tahap pengkonsultasian guna melakukan kembali realisasi` investasi, dan ini tentunya berdampak kepada izin yang lain, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak bisa menyelesaikan rencana proyeknya, dan apa yang telah dia rencakan itu tidak terealisasi,” jelasnya.

Baca Juga :   Perbaikan PJU dan Jalan di BTN Roviga Dikerjakan Tahun Depan

Terkait data validnya, Irwan mengatakan semuanya masiha da di Bappenas. “Terkait data validnya guna mengetahui berapa izin prinsip yang telah dicabut itu masih ada di Bapenas dan data tersebut belum dikirim di kita,” katanya.

Menurutnya, sejumlah izin bermasalah didomonasi izin pertambangan, perkebunan, industry dan masih banyak sektor lainnya.

“Kita beri waktu tertentu dengan ambang batas tiga tahun ketika tidak ada realisasi kita langsung berikan teguran, kalau memang tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Maka izin prinsipnya akan dicabut,” jelasnya.
Dijelaskannya lagi, teguran bagi PMA kewenangannya berada di pusat, sehingga pihaknya juga tengah menunggu hasil dari pemerintah pusat. Namun kata Irwan, ada juga yang ditindak lanjuti oleh Badan penanaman Modal Sulteng berdasarkan data yang telah dikirim oleh Bappenas.

“Kalau kewenangannya dipusat itu mereka yang melakukan teguran kecuali PMDN kita yang melakukan teguran,” katanya.
Sementara untuk izin di 2017, Irwan mengaku pihaknya belum bisa langsung mendapatkan data untuk mengetahui banyaknya jumlah izin yang dikeluarkan kapada para investor khususnya PMA di Sulteng.

Baca Juga :   Pemerintah Serap Benih Lokal Sulteng 400 Ton

“Untuk tahun ini, terkait izin khususnya untuk PMA, kita tidak bisa lansung dapat jumlahnya disini, karena kewenangan perizinan untuk PMA ini adanya di Bapenas sesuai dengan kewenangan. Kalau dikita khusus untuk PMDN, itu dikeluarkan disini asalkan bukan izin-izin strategis,” Jelasnya

Sama halnya dengan izin PMDN tahun ini, pihaknya belum mempunyai data terbaru jumlah realisasi investor yang masuk di Sulteng.

“Kita kan baru masuk ditahun 2017, jadi kita belum ada data mengenai PMDN terbaru, karena di BKPM ada juga izin PMDN yang mereka keluarkan, seperti proyek-proyek strategis nasional, dan sampai sekarang ini mereka belum mengirimkan data, karena biasanya mereka kirim pertriwulan,” ujarnya

Baca Juga :   JCH Sulteng Berangkat ke Jeddah Hari Ini

Selain itu, saat ini pihak perizinan Sulteng juga tengah membuat semacam kalkulasi untuk merekapitulasi sejumlah izin perusahaan di Sulteng yang akan diberikan teguran karena sudah melewati ambang batas selama tiga tahun sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk proyek-proyek besar itu bisa dilakukan perpanjangan.

“Sekarang ini ada beberapa izin yang sudah semestinya di tegur mengingat masanya sudah mau selesai karena waktunya hanya tiga tahun, kecuali izin tertentu yang hanya berlaku satu tahun, bahkan sudah ada juga yang kita cabut karena tidak ada realisasi,” bebernya

Untuk izin yang berlaku dalam waktu satu tahun biasanya adalah industri-industri tertentu yang izin prinsipnya yakni satu tahun, karena dalam pembuatan proyek diberikan jangka satu tahun guna penyelesaiannya dan dalam hitungan bulan itu sudah bisa berjalan. HYT

Komentar

News Feed