oleh

Lima Tahun Terakhir, Sulteng Surplus Beras 165-209 Ton

SULTENG RAYA – Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, kondisi ketahanan pangan Sulteng khususnya beras, sejak lima tahun terakhir mengalami surplus dengan tingkat surplus antara 165-209 ribu ton beras.

“Surplus beras tersebut sebagian besar diperdagangkan antar daerah dan antar pulau, seperti ke Propinsi Gorontalo, Maluku Utara, Balikpapan dan sebagainya,” kata Gubernur Longki saat membuka rapat kerja daerah evaluasi dan pemantapan upsus peningkatan produksi pajala, bawang merah-aneka cabe (babe) dan sapi indukan wajib bunting (siwab) di gedung Polibu kantor gubernur, Selasa (7/2/2017).

Menurut Gubernur Longki, agenda prioritas pembangunan daerah lima tahun mendatang, adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah, dengan membangun industri kecil dan menengah berbasis produk unggulan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal dengan program aksi.

Baca Juga :   IZI Sinergi Stakeholders Salurkan Paket Anak Soleh

Lima agenda pembanguna tersebut antara lain, Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis, dan unggulan pertanian serta perikanan dan kemaritiman; Mengembangkan usaha budidaya pertanian rendah biaya dan ramah lingkungan; Mengembangkan industri kecil dan menengah serta industri rumah tangga berbasis komoditas unggulan; Meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja berbasis komoditas unggulan.

“Agenda prioritas pembangunan daerah tersebut, khususnya pembangunan pertanian, tetap diselaraskan dengan agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, terutama terkait upaya pencapaian sasaran tujuh komoditas pangan utama sesuai agenda prioritas nawacita, yaitu padi, jagung, kedele, bawang merah, aneka cabai, daging dan gula,” jelas Longki.

Hal tersebut kata Gubernur Longki, juga sejalan dengan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa pangan merupakan urusan wajib atau urusan bersama antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten kota).

Baca Juga :   Jelang Lebaran, Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal

“Oleh karena itu, hubungan yang serasi dan selaras antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah harus senantiasa terpelihara dan terus dikembangkan, ditingkatkan serta dimantapkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Longki. ENG

Komentar

News Feed