oleh

Bupati Morut Bakal tak Gajian

SULTENG POST- Hak Bupati Morowali Utara (Morut) terancam tidak dibayarkan selama enam bulan pada tahun 2015 mendatang. Gaji Abd Haris Renggah ini tidak bisa dibayarkan lantaran belum disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memuat pasal kemungkinan dikenakan penalti atau hukuman atas keterlambatan pembahasan APBD.

Sesuai pasal 311 UU nomor 23/2014, ditegaskan, pengesahan APBD paling lambat disahkan DPRD dan pemerintah daerah satu bulan sebelum tahun anggaran baru. Dalam ayat 2 pasal 311 itu, jika tidak tuntas pembahasannya atau belum disetujui, sanksi akan berlaku berupa tidak dibayar hak-hak keuangan selama 6 bulan tahun anggaran.

Baca Juga :   Terduga Bandar Sabu di Bungku Diringkus Polisi

Dalam pasal tersebut jelas disebutkan satu bulan sebelum tahun anggaran 2015 atau tanggal 30 November 2014, APBD sudah harus disahkan. Jika tidak maka hak keuangan berupa gaji para pejabat daerah tidak bisa dibayarkan. Namun berbeda dengan di daerah otonomi baru ini pengesahan anggaran belum dilakukan padahal sudah memasuki pertengahan bulan Desember.

Bupati Abd Haris Renggah, Rabu (3/12/14) lalu mengumpulkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Aula Kantor Bupati Morut untuk mengalokasikan anggaran. Setiap SKPD mendapat surat keputusan (SK) alokasi anggaran tahun 2015.
“Saya harap alokasi anggaran ini segerah disetujui setiap SKPD. Agar (APBD) segerah disahkan pertengahan bulan (Desember) ini,” katanya.

Baca Juga :   STQH ke-III di Morut Ditutup

Sebagai DOB yang belum memiliki DPRD, Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan APBD masih melibatkan campur tangan pemerintah provinsi (Pemprov) dan panitia anggaran (PA) yang melibatkan sejumlah instansi di Pemkab Morut termasuk Bupati dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab).

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (APBD) Masjudin Sudin mengatakan, mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014, Kabupaten Morut terancam penalti. “Terancam penalti. APBD Morut tahun 2015 sebesar Rp 678 miliar,” katanya.

Jika dikenai sanksi penalti, maka APBD Morut terancam dikurangi sebesar 25 persen sesuai ketentuan dalam UU tahun 2015 mendatang. IVAN

Komentar

News Feed