oleh

Gaji PNS Belum Dibayarkan, Perekonomian Mulai Lesu

SULTENG RAYA – Hingga saat ini perputaran ekonomi di daerah Parmout terlihat lesu, yang diduga akibat sejumlah PNS belum mendapatkan gajinya, karena Raperda APBD tahun 2017 yang belum disahkan.

Sekretaris Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika (LP2Tri) Arif Alkatiri, SE mengatakan, seharusnya pemerintah daerah mengantisipasi, jika diketahui pembahasan APBD akan menyeberang tahun atau terlambat dari ketentuan jadwal.

Menurut dia, pemerintah daerah (eksekutif) juga DPRD yang diwakili Badan Anggaran (Banggar) bertanggungjawab atas keterlambatan pembahasan anggaran yang menimbulkan dampak perekonomian daerah.

“Tidak perlu saling menyalahkan, keterlambatan ini salah siapa?, yang harus dilakukan sebaiknya antisipasi ketika tahu, pembahasan anggaran akan terlambat karena banyak pihak yang akan menerima dampaknya,” jelas Arif, yang sebelumnya pernah menjadi anggota banggar di DPRD.

Dia menambahkan, model pembahasan anggaran yang dimulai dari penyerahan KUA dan PPAS oleh eksekutif sudah ada tahapan dan bahkan batasan waktunya, sehingga diperlukan konsistensi jadwal.

Untuk kepentingan daerah kata dia, antara dua lembaga pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan disiplin waktu. “Sistemnya harus berjalan sesuai aturan, kalau sudah terlambat jangan saling menyalahkan, tetapi lakukan langkah antisipasi. Penting untuk tidak saling ‘sandra’ selama proses pembahasan anggaran,” tandasnya.

Terkait langkah antisipasi pemerintah daerah lanjut Arif, kedua lembaga dapat mengkaji aturan tertentu, seperti anggaran mendahului yang dapat diusulkan juga dana talangan pemerintah yang tersedia dan boleh digunakan dengan diatur oleh peraturan pemerintah daerah.

“Gaji sangat krusial karena itu bicara hak, gaji itun sesuatu yang pasti. Bisa saja daerah punya dana yang bisa dijadikan anggaran mendahului atau ditalangi terlebih dahulu dengan catatan diatur berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, itu namanya antisipasi,” ujarnya.

Belum dibayarkannya gaji PNS, jelas akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga sudah pasti akan mengakibatkan lambatnya perputaran ekonomi. Apalagi di Parmout sumber-sumber pendapatan masyarakat sebahagian besar karena aktivitas jual beli atau perdagangan.

Dia berharap, kedepan sistematika penyusunan dan pembahasan anggaran harus tepat waktu dan efektif. Sebab, hal itu berimplikasi bukan hanya pada gaji PNS tetapi perputaran ekonomi daerah.OPI

Komentar

News Feed