oleh

Intruksi Wabup Parmout

SR Ads

SULTENG RAYA – Para pejabat dijajaran Pemkab Parmout yang belum lama ini dimutasi, diminta tidak ikut memutasi sejumlah aset yang digunakan pada SKPD sebelumnya, agar memudahkan pengelolaan aset.

Instruksi tersebut, disampaikan oleh Wakil Bupati Parmout, Badrun Nggai, SE pada kegiatan sertijab dan penandatangan fakta integrasi diruang aula lantai dua kantor Bupati, Rabu (4/1/2017).

Dia mengatakan, pengelolaan aset hingga saat ini masih bermasalah, dan menjadi penyebab Kabupaten Parmout beberapa tahun terakhir hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh tim audit BPK RI perwakilan Sulteng.

Olehnya kata dia, para pejabat yang dimutasi ke SKPD baru dan sebelumnya menggunakan aset daerah, seperti kendaraan dan beberapa fasilitas lainnya, pada sertijab harus menyerahkan aset tersebut.

Baca Juga :   Masyarakat Diminta Proaktif Dalam Pelaksanaan PTSL

“Laporkan penyerahan aset yang digunakan sebelumnya kepada siapa dan dari siapa aset tersebut kepada Sekda Parmout,” tandasnya.

Menurut dia, penyerahan aset yang dilaporkan tersebut, akan memudahkan pengelolah aset daerah untuk menginventaris serta melakukan pendataan aset yang digunakan para pejabat. Serta, tidak juga menyulitkan pihak aset memindahkan aset-aset tersebut, ke tempat semula.

“Kalau laporan penyerahan asetnya jelas, akan memudahakan pihak aset nantinya. Jadi tolong, mutasi pejabat, jangan asetnya juga dimutasikan ke SKPD baru,” kata dia.

Selain persoalan aset tambahnya, laporan pengelolahan dan penggunaan keuangan di SKPD sebelumnya, wajib untuk diserahkan lapornya oleh pejabat yang dimutasi. Sebab, berdasakan informasi yang diterima pihaknya, ada sejumlah tunggakan hutang yang telah dianggarkan tapi tidak direalisasikan atau dibayarkan.

Baca Juga :   Fahriyanto: Masyarakat Harus Kawal Proses Pembentukan DOB di Parmout  

SehinGga, dengan laporan keuangan tersebut akan memudahkan pejabat pengganti menindaklanjuti penyelesaian hutang piutang tersebut.

”Laporan keuangan juga wajib untuk dilaporkan, agar penggunaan anggaran lebih transparan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Badrun meminta kepada para pejabat telah di mutasi, untuk memahami tugas dan tanggunggungjawabnya, dan tidak mementingkan hak-haknya terlebih dahulu. Namun, sebaiknya mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, pada SKPD yang akan dijabatnya.

“Jangan hanya hak pribadi yang dipentingkan, tapi kewajiban juga harus ditunaikan dalam mengemban tugas yang diberikan,” tuturnya. OPI

Komentar

News Feed