oleh

KPUD Parmout, Sosialisasi UU No 10 tahun 2016

SULTENG RAYA – Sebagai upaya untuk menyamakan presepsi dengan masyarakat dan sejumlah pihak terkait lainnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Parmout melaksanakan sosialisasi UU No 10 tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung audiotorium kantor Bupati Parmout, Selasa (20/12).

Ketua KPUD Parmout, Amelia Idris, SE yang ditemui Sulteng Raya usai pembukaan sosialisasi mengatakan, sosialisasi terkait UU No 10. Tahun 2016 tersebut sebelumnya telah dilaksanakan dibeberapa wilayah di Kabupaten Parmout, yang dibagi menjadi lima wilayah.

Menurut dia, sosialisasi awal yang telah dilaksanakan pihaknya di wilayah pertama terdiri dari Kecamatan Taopa, Bolano Lambunu dan Moutong. Untuk wilayah kedua terdiri dari Kecamatan Palasa, Ongka, Mepanga dan Tomini.

Kemudian, untuk wilayah ketiga yakni, Kecamatan Tinombo Selatan, Tinombo dan Sidoan, dan diwilayah empat terdiri dari Kecamatan Torue, Balinggi, dan Sausu. Serta yang terakhir di wilayah lima terdiri dari Kecamatan Kasimbar hingga Parigi Selatan.

Baca Juga :   Dinas Kominfo Parmout Susun Dokumen Arsitektur Peta Rencana SPBE

“Pada pelaksanaan sosialisasi di wilayah lima hari ini, kami menghadirkan pemateri dari KPU Provinsi untuk memberikan materi tentang undang-undang No. 10 tahun 2016 itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, tujuan pelaksanaan sosialisasi tersebut, memberikan pemahaman kepada masyarakat jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Parmout. Selain itu, sebagai upaya menyamakan presepsi, sebab dalam undang-undang tersebut telah termuat berbagai hal yang berkaitan dengan persyaratan calon, syarat calon, tahapan-tahapan dan berbagai perubahan UU No. 10 tahun 2016 tersebut.

Sementara itu, Sahran Raden Ketua KPU Provinsi Sulteng dalam sambutannya mengatakan, dalam undang-undangan tersebut, salah satu norma pasalnnya menyebutkan, masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2018, maka pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan Juni 2018 mendatang.

Baca Juga :   Dinas Kominfo Parmout Susun Dokumen Arsitektur Peta Rencana SPBE

Menurut dia, selama ini dikenal Pilkada itu hanya pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada hari pelaksanaannya. Padahal, yang disebut Pilkada tersebut yakni seluruh rangkaian tahapan pemilihan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan serta tahapan laporan.

“Oleh karena itu, tahap persiapan jika merujuk pada undang-undang ini, dilaksanakan sembilan bulan sebelum pemungutan suara dilakukan. Kalau kita berhitung, maka tahapan Pilkada akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus atau September 2017,” jelasnya.

Dia menambahkan, tahapan persiapan itu juga berkaitan dengan penganggaran pelaksanaan Pilkada. Sebenarnya, pengesahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sudah dilakukan pada APBD tahun 2017, yang dibahas pada tahun 2016 ini.

Berkaitan dengan partisipasi pemilih kata dia, memang ada derajat presentase dalam setiap pemilihan menurun. Pada tahun 2014 di pelaksanaan legislatif untuk Sulteng, mencapai 78 persen, sementara pemilihan Presiden 2014 berada kisaran 82 persen, artinya ada 10 digit kenaikan partisipasi.

Baca Juga :   Dinas Kominfo Parmout Susun Dokumen Arsitektur Peta Rencana SPBE

Namun, ketika pemilihan Gubernur tahun 2015 kemarin, presentase pemilihan mengalami penurunan hanya berada di kisaran 69 persen. Tetapi, di 5 provinsi yang menyelenggarakan kepala daerah secara serentak di Indonesia, Sulteng yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.

“Karena, provinsi lainnya dibawa dari presentase 69 persen. Kabupaten Parmout merupakan daerah dengan pemilih terbesar pertama di Sulteng. Diharapkan, presentase partisipasi pemilih harus terus meningkat,” tuturnya.OPI

Komentar

News Feed