oleh

AKAL-AKALAN BANTUAN SAPI, Ketua Kelompok Seorang PNS

SULTENG POST – Satu persatu kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan sapi di Kabupaten Parmout terungkap. Ngakan Putu Ranik, Ketua Kelompok Kawan Sejati sesuai pernyataan PKK Disnakeswan Sulteng ternyata seorang PNS yang menjabat Kepala Seksi di kantor Camat Mepanga.

Selain Kepala Seksi di Kantor Camat Mepanga, Sekretaris Desa Kotaraya Timur Kecamatan Mepanga juga ikut mendapatkan bantuan budidaya sapi tersebut.

Camat Mepanga, Asmadi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa Ngakan Putu Ranik merupakan PNS di kantor yang dipimpinnya. Menurut dia, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Namun, dirinya tidak mengetahui pasti jika yang bersangkutan pernah menerima bantuan sapi pada tahun 2012.

“Pak Ngakan memang Kepala Seksi Kessos di kantor Camat. Kalau soal bantuan sapi yang diterimannya, saya tidak tahu,” ungkap Asmadi melalui telpon genggamnya, Kamis (27/11).

Sementara itu, PPK Disnakeswan Sulteng Ir. Rasyid Samarua yang dikonfirmasi, memastikan bahwa memang yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Ngakan Putu Ranik sebagai Ketua Kelompok Kawan Sejati.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Ketika ditanyakan apakah dirinya mengetahui bahwa Ngakan Putu Ranik seorang PNS, dirinya tidak memberikan jawaban secara pasti. Rasyid hanya menjelaskan, yang melakukan verifikasi penerima bantuan tersebut adalah pihak budidaya Disnakeswan, dibantu tim kabupaten. Setelah ditetapkan penerima bantuannya, barulah dirinya menerima laporan untuk proses pengurusan administrasi penerimaan bantuan sapi itu.

“Saya tinggal mencairkan dananya saja berdasarkan laporan mereka. Ada nomor rekening kelompoknya. Ketika dana dari pusat ada langsung ditransfer ke rekening. Hanya sampai disitu,” jelasnya.

Ditanyakan apakah PNS dibenarkan menerima bantuan? Rasyid menjelaskan, agar tidak menimbulkan kecemburusan, alangkah baiknya penerima bantuan sapi jangan dulu diberikan kepada seseorang yang merupakan PNS. Apalagi, masih banyak masyarakat kelas bawah yang harus diberikan bantuan.

”Kalau dia dianggap bisa mengayomi dan membina, tergantung kabupaten. Tapi kalau menimbulkan kecemburuan, lebih baik jangan,” ujarnya.

Ngakan Putu Ranik yang disebut sebagai Ketua Kelompok Kawan Sejati saat dikonfirmasi membantah jika disebut sebagai ketua kelompok penerima bantuan sapi pada tahun 2012 silam itu. Menurutnya, Ngakan Made Merta yang sebenarnya merupakan ketua kelompok tersebut, sementara dirinya hanya sebagai pendamping.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Dia berdalih, kemungkinan karena dirinya yang lebih banyak mengurus serta mengadvokasi kelompok penerima bantuan itu, sehingga banyak orang yang berpikir dirinya sebagai Ketua Kelompok Kawan Sejati.

”Itu salah besar kalau saya disebut sebagai ketua,” tandasnya.
Hal itu, jelas bertentangan dengan pernyataan PPK Disnakeswan Sulteng, yang mengatakan Ngakan Putu Ranik telah menandatangani berita acara perjanjian kerjasama sebagai ketua kelompok penerima Bansos sapi tahun 2012, sebesar Rp280 juta pada pemberitaan sebelumnya.

Kejanggalan lainnya, berdasarkan informasi yang diperoleh yang menjadi sekretaris pada kelompok Kawan Sejati yakni, Sekretaris Desa (Sekdes) Kotaraya Timur yakni, Gede Karyawan yang juga diduga menerima bantuan sapi tersebut.

Pada pemberitaan sebelumnya, dirinya membantah telah menerima bantuan tersebut. Tetapi dirinya mengatakan, bantuan sapi itu diterima oleh anaknya yang masuk dalam keanggotaan Kawan Sejati. Namun, setelah dilakukan penelusuran, anak Gede Karyawan, ternyata pada tahun 2012 saat bantuan itu disalurkan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Terkait hal itu, Ngakan Putu Ranik kembali membenarkan, bahwa anak Sekdes memang salah satu anggota Kawan Sejati. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada anak Sekdes Kotaraya Timur yang masih duduk di bangku SMP tersebut tidak masalah. Selama anak tersebut sudah mampu memelihara sapi bantuan itu.

Padahal, dalam proposal pengajuan permohonan bantuan para anggota harus menyertai KTP. Bahkan, Rasyid Samarua menuturkan, bantuan tersebut tidak dapat diberikan kepada anak sekolah. Karena, sebagai persyaratan bantuan diberikan kepada orang yang telah berkeluarga atau menikah.

“Yang mengurus masalah bantuan itu masih berada di luar kota. Nanti saya akan cari dulu daftar nama anggotanya, untuk mengetahui siapa-siapa nama dalam kelompok itu,” tuturnya. OPPIE

Komentar

News Feed