oleh

RASKIN 2015, Dana Transportasi Daerah Terpencil Tidak Dianggarkan

SULTENG POST- Biaya transportasi pendistribusian beras miskin (raskin) untuk warga yang berada di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) yang setiap tahunnya dianggarkan, pada tahun 2015 mendatang kemungkinan tidak akan ada lagi.

Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi II DPRD Parmout bersama Bidang Perekonomian Setda Parmout di ruang Komisi II, Senin (24/11).

Kasubag Ekonomi Pemkab Parmout, Mohammad Adfar mengatakan, pada tahun 2013 pagu dasar Bagian Perekonomian setelah melalui asistensi anggaran bersama TAPD Pemkab Parmout sekitar Rp337 juta.

Melihat nominal dana tersebut, ada beberapa item kegiatan pada tahun 2015 kemungkinan besar tidak dapat dilakukan pihaknya.
Misalnya kata dia, dana untuk transportasi pendistribusian bagi sejumlah desa terpencil di Kabupaten Parmout tidak dapat teranggarkan pada tahun 2015, sehingga kemungkinan besar berdampak pada proses pendistribusian raskin itu sendiri.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

“Karena anggaran sekitar Rp337 juta itu, baru gaji saja mencapai sekitar Rp90 jutaan, belum biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan kebutuhan kantor lainnya. Rapat-rapat yang akan kami lakukan saja kemungkinan tidak akan dilaksanakan, karena anggaran minim itu,” jelas Adfar di hadapan anggota Komisi II.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD, I Made Yastina mengatakan, setahunya anggaran untuk Bagian Perekonomian kurang lebih Rp1 miliar setiap tahunnya.

Namun, apabila ada rasionalisasi anggaran terjadi, dana transportasi untuk pendistribusian raskin ke desa terpencil tidak dihilangkan.

Sebab menurut dia, jika saja itu terjadi pada tahun 2015 mendatang akan menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat, khususnya yang berada di desa terpencil itu.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

“Jangan dihilangkan dana untuk transportasi itu. Nanti akan ribut lagi warga,” tuturnya.
Dia menambahkan, seingatnya dana transportasi raskin itu kurang lebih mencapai Rp60 jutaan untuk tujuh desa terpencil.

Memang, tidak ada aturan yang diatur terkait hal itu, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama diberikan anggaran untuk pendistribusian raskin ke desa terpencil itu.

“Ini kan menjadi kewajiban pemda untuk membantu masyarakat yang susah. Bayangkan ojek untuk ke desa terpencil seperti Patingke itu bisa sampai Rp200 ribu, jadi kami sepakati kebijakan itu,” ujarnya.

Tetapi lanjutnya, sebagai mitra pihaknya akan berupaya agar dana tersebut tidak dihilangkan pada tahun 2015, hanya saja pihak Bagian Ekonomi harus menyiapkan telanstap prioritas untuk menjadi dasar dalam penganggaran.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Berdasarkan rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi II DPRD, ada tiga SKPD yang juga dirasionalkan anggarannya pada tahun 2015 mendatang.

Selain, Bagian Perekonomian Setda Parmout yang mencapai 50 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parmout juga dirasionalkan mencapai 35 persen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Parmout yang dirasionalkan mencapai 45 persen. OPPIE

Komentar

News Feed