oleh

Perhatikan Cagar Budaya di Donggala

-Kab. Donggala-dibaca 992 kali

SULTENG POST –  Pemerintah Donggala diminta memperhatikan cagar budaya di wilayah Donggala. Hal ini tentunya upaya menyelamatkan situs sejarah Kota Donggala.

Beberapa waktu lalu komunitas Donggala Heritage menyoroti tidak adanya prioritas dalam penetapan cagar budaya, kini giliran publik menyoroti terbengkalainya bangunan PKKD (Pusat Koperasi Kopra Daerah). Pasalnya, satu diantara tiga bangunan telah runtuh dan dua bangunan lainnya juga terancam rusak.

Bangunan tersebut merupakan peninggalan zaman kolonial berbentuk silinder yang diperuntukkan sebagai gudang kopra, sehingga posisinya berada di tepi pantai pelabuhan di Kelurahan Tanjung Batu, Donggala.

“Memang sangat sayang sekali kalau Pemerintah Kabupaten Donggala tidak merawat dan melestarikan salah satu cagar budaya bernilai tinggi ini. Karena itu perlu juga ditelusuri status kepemilikan gudang PKKD tersebut agar lebih jelas jangan sampai terlantar begitu saja,” kata Moh Kurniawan, Jumat (18/11/2016).

Baca Juga :   Ratusan Pelajar di Sojol Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19

“Cuma saja tersiar kabar kalau bangunan bernilai sejarah yang dulu namanya Copra Fond sudah terjual ke pihak swasta, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat banyak,” katanya lagi.

Bahkan berujung pada sengketa saling klaim antara PUSKUD dengan pihak IKKI (Induk Koperasi Kopera Indonesia) selaku penjual, membuat PUSKUD keberatan. Sampai saat ini belum ada putusan Mahkamah Agung tentang putusan kasasi, walau sudah lama berperkara.

Karena itu pula menurut Said Ma’ruf Badjamal, warga asal Donggala yang saat tinggal di Jawa Timur menyuarakan lewat media sosial agar harus ada penyelamatan.  Penyelamatan dilakukan sebagai aset kekayaan cagar budaya peninggalan sejarah yang tidak boleh didiamkan saja.

“Jangan sampai Donggala kehilangan sejarahnya, sehingga saatnya putra Donggala sudah waktunya berbicara dan mendesak Pemda agar peninggalan tersebut diperhatikan,” tulis Said.

Baca Juga :   PPKM DI DONGGALA TURUN LEVEL DUA, Pengunjung Wisata Air Terjun Loto Meningkat

Tanggapan tak kalah tegasnya dilontarkan pakar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako, Abdul Rayid Thalib agar pemerintah mengambil alih sebagai aset sejarah tidak diperuntukkan bagi perorangan.

“Apalagi yang namanya Donggala kota wisata itu, yang harusnya diperhatikan adalah bagaimana orang dating ke kota ini untuk menyaksikan peninggalan bangunan-bangunan tua yang tidak ada di tempat lain. Salah satunya itu bangunan PKKD dari zaman Belanda, harusnya seperti itu yang harus dipelihara dan dijadikan obyek wisata,” jelas Abdul Rasyid. TUR

Komentar

News Feed