oleh

Ditengah Kurangnya Sarana Pendukung

-Kota Palu-dibaca 733 kali

SULTENG POST – Sebagai salah satu instansi pelayanan Publik sudah sepantasnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu mendapatkan dukungan berupa pembangunan gedung yang memadai untuk menciptakan pelayanan yang Prima

Area pelayanan yang sempit dengan kapasitas ruangan yang hanya mampu menampung sekitar 20 hingga 30 orang, membuat sebagian masyarakat mengaku gerah dan tidak betah untuk berada lama lama di ruangan pelayanan yang hanya berukuran sekitar 6 x 8 meter tersebut.

Seorang Warga kelurahan Birobuli Arwin yang ditanyai terkait hal ini mengeluhkan soal sempitnya kantor pelayanan. Namun dari segi kecepatan pelayanan jauh cukup bagus dari ruangan yang sempit.

“ini sudah bagus, saya urus perubahan KK dan setengah hari saja sudah jadi, hanya saja ruangannya sempit, jadi kita kurang leluasa dan tidak betah untuk duduk berlama-lama karena gerah,” tutur Arwin’

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu  Burhan Toampo mengakui sempitnya ruangan pelayanan administrasi kependudukan. Karenanya, ia meminta perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu mencarikan jalan keluarnya.

”Sebenarnya kita butuh juga ruang atau tempat yang memadai khususnya di area sentral pelayanan agar target kita untuk mewujudkan pelayanan prima dan ideal itu dapat kita capai walaupun dengan langkah perlahan tapi pasti,” kata Burhan.

Baca Juga :   Tunggu Aplikasi, TPK Palu Belum Turun Lapangan

Menurutnya, Disdukcapil masih sangat membutuhkan dukungan yang signifikan terutama dalam upaya peningkatan pelayanan, disatu sisi pihaknya dituntut untuk menciptakan pelayanan yang prima, tetapi disisi lain masih memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana guna menunjang hal itu

“Seharusnya diruang tunggu itu ada beberapa fasilitas penunjang misalnya seperti ada TV serta ruang tunggunya harus lebih luas dan sejuk agar warga bisa betah dan nyaman,” jelas Burhan.

Disinggung soal adanya pungli, Burhan menyatakan bahwa sejauh ini dirinya belum ada menerima laporan yang bisa membuktikan bahwa oknum yang berperan dalam pungli itu adalah bagian dari Dukcapil

“Dari sejumlah kasus kebanyakan itu mereka orang dari luar atau bukan pegawai Dukcapil,  saya pastikan bahwa dalam kepengurusan surat kependudukan itu, saya telah mengawasi secara ketat terkhusus para aparatur kami untuk tidak melakukan pungli dan sanksinya cukup tegas yakni bisa dimutasi bahkan hingga bisa melalui tindak pidana karena telah jelas diatur dalam undang undang terkait hal itu, sehingga saya selalu menegaskan agar petugas yang ada di Dukcapil tidak melakukan apa yang dilarang dan dalam menegakkan itu saya tidak main-main,” tegasnya.

Baca Juga :   66 Warga Palupi Terima Vaksin Dosis I dan II

Senada dengan hal itu, Kepala Bidang kependudukan dan Catatan Sipil, I Ketut Simon menuturkan selain dari masih terdapatnya sejumlah kekurangan dalam hal sarana, dirinya juga mengaku perlu ada tunjangan biaya makan siang, khususnya bagi para tenaga honor yang memiliki ritme kerja yang cukup tinggi.

“Iya ini kasihan juga khusunya tenaga honorer kita, yang sampai saat ini belum ada tunjangan makan siang, padahal tugas-tugas mereka ini cukup menguras tenaga, sehingga dengan tidak adanya dukungan penganggaran makan itu akhirnya kita kehilangan waktu, karena mereka harus balik ke rumah masing-masing untuk istrahat makan,” tutur Ketut.

Menurutnya, dari segi tugas yang berhubungan dengan surat-surat kependudukan sangat identik dengan mengelola berkas kependudukan.

Sehingga kata Ketut, jika dalam sehari puluhan warga datang urus surat – suarat kependudukan, pegawai di loket pelayanan harus mencari berkas. Tentunya hal itu menguras tenaga.

“Saya berharap dengan adanya dukungan biaya makan kepada mereka. Hal ini setidaknya mengurangi beban sekaligus dapat menunjang kinerjanya, karena sudah tidak balik kerumah untuk makan siang cukup di kantor saja, selain dari pada kedisplinan waktu kerja hal itu juga akan mengurangi biaya transportasi mereka,” pungkasnya.

Baca Juga :   Pemkot Perkuat Pelayanan Berbasis Elektronik

Dari pantauan media beberapa minggu terakhir, sejak diberlakukannya program satu pintu, tempat pelayanan di Disdukcapil Kota Palu sangat ramai didatangi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan.

Ditambah lagi, Dukcapil telah mengeluarkan aturan bagi warga yang mau urus administrasi kependudukan untuk datang lamngsung tanpa diwakili apalagi melalui perantara calo ayng dapat menimbulkan pungli.

I Ketut Simon kepada Sulteng Post, Kamis (10/11/2016) mengatakan saat ini pengurusan administrasi kependudukan satu hari jadi dan gratis..

“Sekarang satu hari sudah bisa jadi KK dan KTP, yang penting berkasnya lengkap dan datang sendiri bukan melalui perantara orang,” katanya.

Dia mengatakan saat ini pihaknya menggalakkan pelayanan prima kepada masyarakat yang datang langsung mengurus administrasi kependudukan.

“Tidak hanya satu hari jadi, pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis,” kata I Ketut Simon. ROA

Komentar

News Feed