oleh

Minta Uang Pengurusan KTP

-Kota Palu-213 views

SULTENG POST – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu Burhan Toampo meminta warga yang mendapati oknum pegawai Pemkot Palu yang melakukan pungli dalam pengurusan administrasi kependudukan.

“Laporkan kalau ada pegawai yang minta uang dalam pengurusan administrasi, atau ada indikasi pungli,” tegasnya di Palu, Jumat.

Burhan menegaskan bahwa pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Sehingga bagi warga yang menemukan adanya indikasi pungli yang dilakukan pegawai untuk segera melaporkan oknum pegawai tersebut.

“Saya minta kepada warga datang langsung ke Dukcapil, dan jangan percaya oleh jasa yang ditawarkan oknum calo. Datang langsung dan urus sendiri,” katanya kepada Sulteng Post.

Baca Juga :   Besok, STISIP Panca Bhakti Palu Gelar Wisuda ke-19

Sebelumnya diberitakan, terkait laporan salah seorang  ibu  rumah tangga asal Jalan Lasoso Kelapa Gading Kelurahan Kabonena, Hadijah pada Senin (31/10/2016), Burhan menegaskan pihaknya akan menindak tegas oknum yang dilaporkan ibu Hadijah.

“Pelakunya pegawai kelurahan. Kita akan tindak tegas, dan kalau ada bukti – bukti kita bisa proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Dikatakan Burhan, dalam Pasal 95B UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur sanksi bagi setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD, instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana, yakni dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp 75.000.000.

Baca Juga :   Besok, STISIP Panca Bhakti Palu Gelar Wisuda ke-19

“Bisa dipidanakan oknum pejabat atau pegawai dari tingkat desa\hingga instansi pelaksanan yang etrbukti melakukan pungli dalam pengurusan administrasi kependudukan,” tegasnya. ROA

Komentar

News Feed