oleh

Urus Administrasi Kependudukan, Datang Langsung dan Jangan Percaya Calo

-Kota Palu-141 views

SULTENG POST – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu Burhan Toampo mengimbau warga yang ingin mengurus administarsi kependudukan untuk datang langsung dan tidak mempercayai oknum calo/makelar yang menawarkan jasa pengurusan administrasi kependudukan.

“Saya minta kepada warga datang langsung ke Dukcapil, dan jangan percaya oleh jasa yang ditawarkan oknum calo. Datang langsung dan urus sendiri,” katanya kepada Sulteng Post, Selasa (1/11/2016).

Imbauan tersebut untuk menghindari pungli yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan Dukcapil.

“Jangan percaya dengan iming-iming para oknum calo. Kebanyakan yang bermain dilapangan sebagai calo atau perantara adalah oknum dari beberapa kelurahan yang ada,” kata Burhan menanggapi banyaknya laporan masyarakat tentang percaloan dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan meminta uang.

Baca Juga :   Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Meningkat Jadi 65,36 Persen

Burhan menegaskan bahwa pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Sehingga bagi warga yang menemukan adanya indikasi pungli yang dilakukan pegawai untuk segera melaporkan oknum pegawai tersebut.

“Laporkan kalau ada pegawai yang minta uang dalam pengurusan administrasi, atau ada indikasi pungli,” tegasnya.

Terkait laporan salah seorang  ibu  rumah tangga asal Jalan Lasoso Kelapa Gading Kelurahan Kabonena, Hadijah pada Senin (31/10/2016), Burhan menegaskan pihaknya akan menindak tegas oknum yang dilaporkan ibu Hadijah.

“Pelakunya pegawai kelurahan. Kita akan tindak tegas, dan kalau ada bukti – bukti kita bisa proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Dikatakan Burhan, dalam Pasal 95B UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur sanksi bagi setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD, instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana, yakni dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp 75.000.000.

Baca Juga :   Gubernur: 3M, Vaksin Paling Ampuh Perangi Covid-19

“Bisa dipidanakan oknum pejabat atau pegawai dari tingkat desa\hingga instansi pelaksanan yang etrbukti melakukan pungli dalam pengurusan administrasi kependudukan,” tegasnya. ROA

Komentar

News Feed