SULTENG POST – Untuk menciptakan iklim usaha yang baik dalam mewujudkan pembangunan nasioanal secara nyata, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) diimbau untuk membangun daya saing daerah dengan konsep wawasan hubungan industrial Pancasila.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Apindo, Anthoni Hilman SH MBA saat memberikan materi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Apindo ke II, di salah satu hotel di Kota Palu, Sabtu (22/11).
Anthoni mengatakan, Apindo yang ada disetiap daerah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya juang dan daya saing pengusaha maupun perusahaan Indonesia. Selain itu, Apindo juga diminta dapat mewujudkan hubungan industrial dan ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis serta berkeadilan.
“Kita berharap Apindo dapat melindungi, memberdayakan, dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota,” katanya.
Apindo juga kata Anthoni, diharuskan dapat merepresentasikan dunia usaha Indonesia di berbagai lembaga nasional dan internasioanal dan secara khsusus di lembaga ketenagakerjaan.
Anthoni menambahkan, Apindo diseluruh provinsi juga dapat menjalin hubungan kontrak kerja sama bilateral dengan beberapa negara seperti kerja sama Indoensia dengan Japan Economic Partnership Agreement (EPA), Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA), dan India Comprehensive Economic Cooperation Agreemenet (ICECA).
“Selain itu, Apindo juga dapat melakukan kontark kerja sama multilateral seperti World Trade Organisation (WTO), dan ASEAN Economi Community 2015,” ujarnya.
Menurutnya, potensi iklim investasi di Kota Palu sangat potensial khususnya pada sektor peternakan, pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energy, kelautan dan perikanan dan sector pariwisata.
“Dengan beberapa sektor unggulan tersebut, kita berharap Apindo Sulteng dan kabupaten/kota bisa membuat kontrak kerja sama yang dapat membangun iklim usaha yang semakin baik di daerah ini,” ujarnya.
Untuk itu lanjutnya, pihaknya akan mengajukan road map Apindo kepada presiden Joko Widodo, agar dunia usaha bisa lebih maju.
“Tantangan utama pemerintah kedepan di dalam pembagunan ekonomi adalah bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami juga akan bertemu dengan bapak Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah ini, agar penyerapan tenaga kerja 8,3 juta selama periode 2014-2019 bisa tercapai,” ucapnya. SADLI
Komentar