oleh

Ratu Atut Divonis, KPK Banding

-Politik-dibaca 350 kali

SULTENG POST – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsidair 5 bulan kurungan terhadap Gubernur Banten non-aktif, Ratu Atut Chosiyah, Senin 1 September 2014.

Atut merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada kabupaten Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.

“Menyatakan terdakwa Hj Ratu Atut Chosiyah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim, Matheus Samiadji.

Majelis menilai bahwa Atut telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan pidana terhadap Atut. Hal yang memberatkan adalah Atut dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga :   PKB Sulteng Agendakan Sejumlah Kegiatan Rayakan Hari Santri

Sedangkan yang meringankan bagi Atut adalah, berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan dia merupakan seorang ibu yang perlu menjadi teladan bagi anak-anaknya.

KORBAN KEPENTINGAN

Usai persidangan, Ratu Atut bersikukuh bahwa dia merupakan korban dalam kasus suap penanganan sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi.
“Korban dari kepentingan Susi dan Amir Hamzah yang senantiasa bila berkomunikasi dengan Pak Akil Mochtar selalu menjual nama saya dan memaksa adik saya (Tubagus Chaeri Wardana) untuk meminjamkan uang,” kata Atut.
Atut mengatakan bahwa putusan tersebut tidak adil. Meski demikian, Atut mengaku masih akan melakukan koordinasi dengan penasihat hukum sebelum memutuskan apakah akan banding atau tidak.
“Yang jelas saya minta doanya saja. Saya minta maaf pada masyarakat khususnya masyarakat Banten atas kejadian ini. Saya terdesak, seolah-olah saya melakukannya, walaupun kenyataannya tidak demikian,” kata Atut.

Baca Juga :   Bunda Wiwik: Teladani Nabi dengan Mengamalkan Sunnahnya

KPK BANDING

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Gubernur Banten non-aktif, Ratu Atut Chosiyah. Seperti diketahui Ratu Atut divonis pidana empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Ratu Atut dengan pidana 10 tahun penjara serta denda sebesar 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

“Saya kira akan banding dan pantas untuk banding karena kasus ini telah menodai demokrasi dan MK, serta melukai rakyat setempat,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 1 September 2014.

Jaksa KPK, Edy Hartoyo, merasa ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam putusan hakim. Salah satunya adalah mengenai masa pidana penjara. Pidana penjara Atut kurang dari setengah tuntutan jaksa.

Baca Juga :   Bunda Wiwik: Teladani Nabi dengan Mengamalkan Sunnahnya

“Yang kedua, ada pidana tambahan yang tidak dipenuhi tentunya kalau bagi kami itu kan berarti tidak sesuai dengan tuntutan,” kata Edy, usai persidangan.

Edy juga merasa tidak sependapat dengan dissenting opinion dari Hakim Anggota, Alexander Marwata. Dalam penuturannya, Alexander mengatakan bahwa jaksa berasumsi dalam tuntutannya.

“Kami tidak sependapat kalau dibilang kami asumsi. Itu adalah fakta-fakta hukum yang dirangkaikan,” kata Edy. VVN

 

Komentar

News Feed