oleh

PNS Gemuk dan Tradisi ‘Menyekolahkan’ SK

-Politik-dibaca 723 kali

SULTENG POST – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan akhir 2013 adalah 4,46 juta orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertumbuhannya mencapai 22,47% dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,63%.

Kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2008 menuju 2009 dengan kenaikan mencapai 10,8%.
“Ini karena adanya kebijakan pengangkatan PNS dari tenaga honorer dan sekretaris desa,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Suwardi kepada detikFinance akhir pekan lalu.
Hal berbeda justru terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2013, di mana terjadi penurunan jumlah PNS. Pada akhir tahun 2010 tercatat jumlah PNS telah mencapai 4,59 juta orang. Pada 2011 jumlahnya menjadi 4,52 juta orang. Sementara pada 2012 sebesar 4,46 juta orang dan pada 2013 turun tipis sekitar 1000 orang.
Artinya telah terjadi penurunan 2,8% selama kurun waktu tersebut dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,7%.
“Ini karena ada kebijakan moratorium. Pada masa itu, pemerintah menghentikan perekrutan PNS. Jadi jumlahnya terus menurun karena tergerus mereka yang pensun tapi tidak ada PNS baru yang masuk,” tambahnya.
Pada tahun 2011 PNS yang mencapai usia pensiun sebanyak 107.418 orang. Kemudian pada 2012 sebanyak 124.175 orang dan pada 2013 jumlah yang memasuki masa pensiun sebanyak 123.167.
Sayang, moratorium yang dikalukan belum cukup ampuh membentuk komposisi PNS yang lebih proporsional. Hal ini tercermin dari masih banyaknya jumlah PNS berpendidikan rendah dibanding PNS berpendidikan tinggi.
Bahkan pada tahun 2013 porsi PNS berpendidikan SD masih cukup besar mencapai 1,58%, lebih besar dibanding dengan PNS berpendidikan S-3 yang hanya 0,21%.

Baca Juga :   PKB Sulteng Agendakan Sejumlah Kegiatan Rayakan Hari Santri

 

SEKOLAHKAN SK

Fenomena ‘menyekolahkan’ Surat Keputusan (SK) pengangkatan dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah menjadi rahasia umum. Para PNS yang menjaminkan SK-nya ke bank, bisa mendapat dana segar yang cukup besar.

Rodika, seorang PNS menuturkan bahwa dirinya pernah menjaminkan SK pengangkatannya sebagai PNS kepada sebuah bank setempat.

Ia mengakui malu dan khawatir atasannya mengetahui tindakannya tersebut sehingga ia enggan menyebutkan nama instansi tempatnya bekarja.

Kepada detikFinance, Rodika mengungkapkan alasan dirinya sampai menjaminkan SK pengangkatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi.

“Waktu itu saya baru diangkat jadi PNS, sesuai pendidikan saya berada di golongan IIIA. Waktu itu saya merasa gaji saya sebagai PNS sangat kurang. Saya tertarik waktu ada temen yang mengajak untuk mengajukan pinjaman, jaminannya SK PNS,” tuturnya saat dihubungi detikFinance, Senin (1/9/2014).

Di luar perkiraan, sangat mudah baginya untuk memperoleh persetujuan dari bank dengan agunan sebuah SK PNS.

Baca Juga :   Bunda Wiwik: Teladani Nabi dengan Mengamalkan Sunnahnya

Rodika mengatakan, saat itu dia mendapat pinjaman tunai hingga Rp 100 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar uang muka atau down payment (DP) rumah yang kini ditempatinya.

“Kalau mengandalkan gaji saya waktu itu, belum tentu sekarang saya sudah punya rumah,” katanya.

Ia mengaku dengan menggadaikan SK, bukan berarti lantas kehidupannya menjadi mudah. Setelah melakukan pinjaman tersebut Rodika justru kewalahan mengatur keuangan.

Selain dipotong untuk membayar cicilan pinjaman ke bank yang mencapai Rp 1,7 per bulan terkait pinjaman jaminan SK, ia juga harus membayar cicilan rumah sebesar Rp 1,2 juta per bulan.

“Kelihatannya enak baru jadi PNS berapa bulan sudah punya rumah. Padahal cuma menang gengsi, gaji bulanan sudah habis untuk bayar cicilan rumah dan cicilan pinjaman ke Bank. Sisanya yang sampai ke tangan benar-benar pas-pasan untuk angkot (transportasi) dan makan,” katanya.

Kini Rodika belum bisa melunasi pinjamannya ke Bank dan SK PNS masih belum kembali ke tangannya. Setelah lunas, ia belum berencana kembali menjaminkan SK PNS-nya.

“Nggak ada rencana mau ‘sekolahin’ SK lagi, apa lagi dulu pernah baca berita ada yang dipermasalahkan gara-gara ketahuan gadai SK. Tapi temen banyak yang masih begitu, kalau sudah lunas saya sudah nggak mau,” katanya.

Baca Juga :   Bunda Wiwik: Teladani Nabi dengan Mengamalkan Sunnahnya

Apa yang membuat SK ini begitu berharga hingga dapat diterima menjadi jaminan fasilitas pinjaman perbankan?

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Suwardi menuturkan sejumlah alasan mengapa SK ini begitu berharga.

“Pertama tentu sebagai bukti bahwa orang yang mengajukan pinjaman adalah benar PNS. Bagi bank itu penting karena ada jaminan bahwa orang yang bersangkutan pasti dapat membayar pinjamannya,” kata Suwardi kepada detikFinance, akhir pekan lalu.

Alasan kedua, lanjut Suwardi, adalah arti SK bagi pemiliknya. SK PNS memiliki fungsi sebagai kelengkapan syarat untuk mengajukan pensiun. Ia menerangkan, tanpa SK tersebut PNS yang bersangkutan tak dapat mengajukan pensiun.

“Jadi, ada anggapan dari bank bahwa SK yang dijaminkan pasti ditebus. Makanya ada istilah SK disekolahkan itu ya dari situ,” ujarnya.

Dikatakan Suwardi, secara aturan memang tidak ada larangan tegas bagi para PNS untuk menggadaikan SK pengangkatannya. Menurutnya hal tersebut dikembalikan kepada pribadi masing-masing.

“Tapi kami tak bosan mengingatkan, pastikan besarnya pinjaman masih terjangkau untuk bisa dilunasi. Karena yang dipertaruhkan adalah hak pensiunnya. Itu bekal yang berharga,” tegasnya. DTC

Komentar

News Feed