oleh

Pemprov Sulteng – Sulbar, Diminta Tuntaskan Sengketa Tapal Batas

-Kab. Donggala-dibaca 739 kali
SR Ads

SULTENG POST – Pemerintah Provinsi Sulteng dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat, diminta duduk bersama membahas sengketa perbatasan Sulteng dan Sulbar di Kecamatan Rio Pakava, Donggala dengan Pasangkayu.

“Ini urusan harus mempertemukan kedua belah pihak, antara Pemerintah Sulteng dan Sulbar,” kata Anggota DPRD Donggala Wayan Putra di kantornya, Kamis (6/10/2016).

Ia mengatakan sengketa perbatasan antara Sulbar dan Sulteng di Desa Mbulawa, Kecamatan Rio Pakava dan Kabupaten Mamuju Utara, Sulbar, terjadi sejak lama namun belum ada penuntasannya.

“Sudah lama itu dari tahun 2005, sampai sekarang. Makanya saya akan koordinasi sama pimpinan Komisi I agar turun ke Lokasi melihat,” ujarnya.

Sengketa perbatasan Donggala dan Mamuju utara di Kecamatan Rio Pakava menimbulkan konflik antara kedua belah warga perbatasan.

Baca Juga :   Lutfin: Kepedulian Lingkungan Perlu Ditumbuhkan di Masyarakat

Senin (3/10/2016), warga Rio Pakava kesal dan meluapkan kemarahannya kepada warga Sulbar dengan melakukan aksi pembakaran empat pondok dan satu rumah warga.

Beberapa aparat kepolisian, diterjunkan ke lokasi untuk menghalau massa. Keesokan harinya, beberapa pihak terkait melakukan pengecekan ke lokasi pembakaran tersebut.

Camat Rio Pakava, Thmrin, dihubungi Sulteng Post mengatakan, saat ini situasi di perbatasan Sulbar dan Sulteng berangsur normal. Warga mulai beraktivitas seperti biasa.

“Yang dibakar itu pondok dan rumah diperbatasan antara Donggala dan Mamuju Utara, tepat dipersawahan,” terang camat.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan (BPN) Donggala, Yannis kepada wartawan mengatakan. pihaknya belum pernah mendapat koordinasi dari Pemda soal perbatasan.

Baca Juga :   Lutfin: Kepedulian Lingkungan Perlu Ditumbuhkan di Masyarakat

“Makanya kita akan cek turun ke lapangan untuk mengetahui soal perbatasan itu,” kata Yannis.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Muh Masykur sangat menyayangkan  terjadinya bentrokan tersebut.

“Semestinya konflik ini bisa diselesaikan jika Pemda, baik Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat turun langsung menyelesaikan kasus tersebut,” kata Masykur, Rabu (5/10/2016).

Apalagi, berbagai upaya telah dilakukan oleh warga untuk mendesak adanya respon dan tindaklanjut dari Pemda, baik Pemda Kabupaten Donggala maupun Mamuju Utara.

Namun upaya-upaya tersebut, tidak menemukan solusi kongkrit. Sehingga terkesan ada pembiaran dalam berlarut – larutnya konflik tapal batas tersebut.

“Namun ya, seperti yang kita saksikan bersama, karena lambannya respon kongkrit atas kasus tersebut,  sehingga terjadi apa yang kita kuatirkan selama ini. Kasus itu seperti bara api dalam sekam,” kata Masykur.

Baca Juga :   Lutfin: Kepedulian Lingkungan Perlu Ditumbuhkan di Masyarakat

Karena itu, Masykur mendesak Gubernur Sulteng untuk segera mengambil langkah cepat dan nyata, dengan duduk bersama Gubernur Sulbar, untuk menentukan tapal batas wilayah Sulteng dan Sulbar yang berada di Kecamatan Ria Pakava dengan Pasangkayu.

Terkait penyerobotan 30 ha lahan sawah di Desa Bonemarawa oleh Pemda Sulbar melalui Pemkab. Mamuju Utara, pihaknya mendesak Gubernur Sulteng untuk melakukan langkah – langkah hukum.TUR/ROA

Komentar

News Feed