oleh

PEMBUATAN AKTA NIKAH, Oknum Dukcapil Palu Mintai Warga Rp250 Ribu

-Kota Palu-457 views

SULTENG POST- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembuatan Administrasi Kependudukan, dimana dinyatakan tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis, sepertinya tidak berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu.

Buktinya, ada oknum pegawai Dukcapil Kota Palu yang melanggar aturan tersebut dengan memintai biaya kepada warga yang datang ke kantor itu membuat administrasi kependudukan.

Tidak tanggung-tanggung biaya yang dimintai oknum pegawai berinisial MA kepada warga itu sebesar Rp250 ribu.
“Dulu sih pernah dengar kalau buat KTP dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan itu tidak bayar (gratis), tapi kemarin saya urus akta nikah ternyata masih juga bayar. Meskipun tidak ditentukan berapa tarifnya, pokoknya saya dimintai petugas Rp250 ribu,” ujar seorang warga yang enggan namanya dikorankan kepada Sulteng Post, Kamis (20/11/2014).

Baca Juga :   Pemkot Palu Tampung Saran Lewat Konsultasi Publik

Awalnya ibu rumah tangga itu bertanya, berapa dibayar untuk biaya administrasinya? Setelah itu oknum pegawai dukcapil itu bilang terserah dari keikhlasannya.

“Karena belum tahu, terus saya tanya lagi, berapa pak biayanya? Langsung dia bilang, biasanya sih Rp200 sampai Rp300 ribu. Ya, terpaksa saya langsung bayar,” katanya serius.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Palu, Nathan saat dikonfirmasi media ini, membenarkan adanya masalah itu.

Dia mengaku telah mendengar pengaduan dari sejumlah warga yang dimintai biaya pengurusan akta nikah oleh oknum yang diketahui berinisial MA itu.

“Dengan terjadinya kejadian ini, saya sangat menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh MA, setelah mendengar keluhan sejumlah warga yang dimintai biaya untuk pembuatan akta nikah sebesar Rp250 ribu,” katanya.

Baca Juga :   Penerima BPUM Harap Hindari Kerumunan

Padahal katanya, sudah jelas bahwa setiap warga yang akan mengurus pembuatan administrasi kependudukan seperti pembuatan dan perpanjangan KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran hingga perkawinan, semuanya digratiskan berdasarkan Undang-undang tersebut di atas.

“Itu bahaya, MA bisa terancam pidana karena melanggar UU yang berlaku,” jelasnya.
Menurutnya, digratiskannya retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan merupakan penerapan UU sistem kependudukan baru yakni UU Nomor 24 Tahun 2013, perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Diharapkan dengan digratiskannya biaya retribusi itu, masyarakat semakin nyaman dan tidak kesulitan lagi membuat administrasi (kependudukan), malah kita sendiri yang meresahkan warga,” kesalnya. URY

Komentar

News Feed