oleh

JAMKESMAS DAN JAMPERSAL 2013 Kemenkes Ngutang Rp900 Juta

SULTENG POST- Ternyata hingga saat ini dana Jamkesmas dan Jampersal sejumlah puskesmas tahun 2013 di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) belum selesai dibayarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Pasalnya, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih berhutang kepada Dinas Kesehatan Parmout senilai Rp900 juta lebih.
Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Parmout dengan Dinas Kesehatan setempat di ruang Komisi IV DPRD, Rabu (19/11/2014).

Anggota Komisi IV yang awalnya mempertanyakan dana Jamkesmas dan Jampersal tersebut yakni, Adnyana Wirawan.
Dia mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, dana Jamkesmas dan Jampersal tahun 2013 ini ternyata masih menjadi permasalahan.

Karena, hingga kini belum juga dibayarkan kepada sejumlah puskesmas di wilayah Parmout.
Menurut dia, hal ini dinilai perlu untuk dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Parmout agar diketahui apa yang menjadi kendala, sehingga tenaga medis yang bertugas di sejumlah puskesmas dapat mengetahui dan memahaminya.

“Dana Jamkesmas dan Jampersal pernah diduga bermasalah pada tahun 2013. Jadi perlu dijelaskan pihak Dinas Kesehatan Parmout agar diketahui kendalanya,” ujar Adnyana.

Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan (Jamsarkes) Dinas Kesehatan Parmout, Eny Susilowati mengatakan, hal ini memang sering menjadi pertanyaan puskesmas.

Apalagi, mereka ketahui dirinya baru saja menjabat sebagai Kabid Jamsarkes menggantikan pejabat sebelumnya.
Dia mengakui, hingga kini dana Jamkesmas dan Jampersal 2013 kepada sejumlah puskesmas belum terbayarkan.

Total dana tersebut sebesar Rp900 juta lebih, tetapi sebenarnya itu menjadi hutang Kemenkes kepada Dinas Kesehatan Parmout.
“Total dananya Rp900 juta lebih. Tetapi itu menjadi hutang Kemenkes kepada kami, yang akan disalurkan kepada sejumlah puskesmas,” jelasnya.

Menurut dia, setelah pihaknya melakukan konsultasi kepada Kemenkes, hal itu diakui sebagai hutang dan dijanjikan akan dibayarkan oleh mereka.

Hanya saja, pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan akan diselesaikan pembayaran hutang tersebut.
Sesuai penjelasan yang diterimanya, pengajuan tagihan tersebut sudah diterima oleh Kemenkes, hanya ketika diajukan ke Kementerian Keuangan akan diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPKP.

“Saya dalam waktu dekat akan ke Jakarta, akan saya komunikasikan kembali kepastian pembayaran hutang itu. Hal ini juga sempat saya sampaikan kepada anggota DPRD sebelumnya, dan mereka akan bahas di Banggar, tetapi belum ada kepastian itu tadi yang menjadi kendala,” ujarnya.

Dia menambahkan, yang telah diaudit saat ini yakni, RSUD Anuntaloko Parigi, dan diperkirakan telah dibayarakan sekitar 80 persen.

Sementara untuk Dinas Kesehatan membawahi Puskesmas, telah diaudit dan terdapat pengurangan dari dana itu sekian puluh juta, karena dianggap SPJ-nya tidak lengkap, setelah itu mereka laporkan untuk ditindaklanjuti.

“Kemudian hasil dari BPKP sudah diterima, tetapi diserahkan kepada pejabat lama Bidang Jamsarkes. Saya belum menerima hasil itu,” kata dia.

Selain itu kata dia, yang perlu diketahui dana senilai Rp900 juta tersebut, bukan hanya dana Jamkesmas dan Jampersal.
Tetapi, juga merupakan dana Pemkab Parmout yang dipinjam Dinas Kesehatan untuk membayarkan klaim sebelumnya. OPPIE

Komentar

News Feed