oleh

Kadis PU Sigi Lawan BPK

-Kab. Sigi-dibaca 519 kali

 

SULTENG POST – Langkah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi Iskandar Nontji yang melakukan banding terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap proyek di Sigi senilai Rp 14 miliar, menunai protes dari kalangan wakil rakyat Sigi.

Dua fraksi di DPRD Sigi yakni Fraksi PDIP dan Fraksi NasDem menolak langkah tersebut, dan menilai upaya itu hanya melindungi rekanan atau perusahaan yang terindikasi merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi tiga Torki Ibrahim Turra mengatakan,  Kepala Dinas PU Sigi Iskandar Nontji diharapkan bisa meringankan beban Pemerintah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rekomendasi BPK terkait pengembalian dana Rp14 miliar itu harusnya ditindaklanjuti oleh SKPD dengan meminta para rekanan mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Bukan malah melakukan banding ke BPK RI terhadap temuan tersebut.

“Justru kita harus berterima kasih kepada BPK bahwa atas BPK kita mendapat dana masuk dengan item pendapatan lain-lain (APBD P). Tetapi masih ada yang tidak menerimanya, semestinya kita melakukan tagihan kepada pihak terkait,” kata Torki selaku juru bicara fraksi PDIP saat sidang paripurna mendengarkan tanggapan fraksi pada pembahasan APBD-Perubahan 2016 di DPRD Sigi, Senin (19/9/2016).

Menurut Torki, jika SKPD terkait menseriusi rekomendasi BPK dengan menagih para rekanan yang terindikasi merugikan negara sejumlah Rp14 miliar, maka program Bupati dan Wakil Bupati Sigi dapat terakomodir di APBD perubahan.

Dia juga mengaku heran atas langkah banding ini. Torki menjelaskan, seharusnya yang melakukan banding atau protes dari temuan ini adalah pihak rekanan, bukan SKPD terkait.

“Bagaimana ini aturan sebenarnya. Inikan aneh di Kabupaten Sigi, “ katanya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi NasDem Yusuf Edison mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan pengembalian dari pihak rekanan sebesar Rp14 miliar ke kas daerah. Dia juga menjelaskan, upaya banding tersebut adalah langkah keliru.

“Kan yang seharusnya banding itu adalah rekanan, kenapa pihak SKPD yang ngotot sekali, inikan ada apa?,“ Tanya Yusuf.

Meski seperti itu, dia berharap BPK perwakilan Sulawesi Tengah segera bersikap atas langkah banding yang dilakukan oleh Kepala Dinas PU Sigi Iskandar Nontji. Apalagi batas waktu pengembalian yang diberikan yakni 60 hari telah berakhir pada bulan Agustus 2016.

“Ini BPK harus bersikap, bagaimana hasil bandingnya seperti apa. Karena batas waktukan sudah berakhir, dan bagaimana dengan SKPD yang belum melakukan rekomendasi pengembalian tersebut, ini harus terbuka jelas,” katanya lagi.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sigi Paulina mengaku akan menindaklanjuti keinginan dari dua fraksi tersebut melalui paripurna penyampaian tanggapan dari Bupati Sigi Mohamad Irwan. Semua keinginan dari fraksi ini bakal disimpulkan oleh Bupati Irwan.

“Nanti kami akan sampaikan melalui paripurna ya,” kata Paulina usai paripurna tanggapan fraksi pada pembahasan APBD-P.

Diketahui, BPK perwakilan Sulawesi Tengah telah menemukan adanya indikasi kerugian negara pada proyek yang ditangani oleh Dinas PU Sigi tahun 2014 dan 2015. Nilai temuan inipun cukup fantastis, yakni Rp14 miliar lebih dari beberapa item pekerjaan. Atas temuan itu, BPK pun meminta Kepala Dinas PU Sigi Iskandar Nontji untuk mengembalikan dana itu ke kas daerah. Mendapat temuan itu, Iskandar pun menolak hasil temuan itu dan melakukan langkah banding ke BPK RI di Jakarta. GUL

Komentar

News Feed