SULTENG POST- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Palu mengklaim jumlah keluarga pra sejahtera pada 2014 mengalami penurunan sekitar 10,43 Persen dari 163 ribu kepala keluarga (KK), dibanding 2013 yang mencapai 11,93 persen.
Kepala BKBPP Kota Palu, Irmayanti Pettalolo mengatakan kepastian jumlah itu diperoleh setelah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (Juli-September), pihaknya melakukan pendataan secara langsung dengan mengunakan metode House to House.
“Pada pendataan itu kita turunkan sekitar 300 petugas lapangan, terdiri dari penyuluh KB dan kader BPPKB yang disebar di 45 kelurahan,” kata Irma-sapaan akrabnya kepada sejumlah wartawan usai kegiatan sarasehan hasil pendataan Keluarga Berencana (KB) di ruang rapat lantai tiga setda Kota Palu, Selasa (18/11).
Pada kegiatan tersebut, BKBPP Kota Palu juga mempresentasikan jumlah data keluarga sejahtera 1 tahun 2013 yang mencapai 18,25 persen turun 17,84 persen pada 2014 ini.
“Tingkatan itu diambil berdasarkan indikator kehidupan ekonomi keluarga, mulai dari pra sejahtera, sejahtera 1 hingga pra sejahtera 3 plus,” jelasnya.
Data tersebut menurut Irmayanti, sangat valid dan memiliki kesamaan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu.
“Jadi data yang kita miliki saat ini, sama dengan data yang dimiliki oleh BPS, tidak ada bedanya, karena apa yang mereka (BPS) lakukan dilapangan sama dengan apa yang juga kita lakukan,”cetusnya.
Kata Irma, menurunnya perentase jumlah keluarga pra sejahtera, dipengaruhi oleh faktor program pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan baik melalui program nasional maupun lokal seperti program Zero Poverty.
“Kami telah korelasikan dengan BPS, tentang pendapatan keluarga pra sejahtera yang menurun, mungkin dampak dari program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang berjalan,” katanya.
Secara garis besar lanjut Irma, pendataan yang dilakukan oleh BKBPP terdiri dari tiga aspek, yakni aspek demografis, aspek KB, dan aspek Keluarga Sejahtera (KS). Sementara untuk aspek demografis katanya, antara lain wilayah, Kepala Keluarga (KK), RT/RW dan jenis kelamin serta pendidikan.
“Pada aspek KB, yakni, pasangan usia subur menurut kelompok umur, kepesertaan KB, pasangan usia subur partisipasi pengguna alat kontrasepsi, peserta KB penerima iuran, peserta KB bukan penerima iuran, peserta KB menurut tempat pelayanan jalur pemerintah dan swasta, serta pasangan usia subur bukan peserta KB,” jelasnya.
Data tersebut lanjutnya akan diinput secara nasional ke BKKBN RI sebagai gambaran kependudukan di kota Palu serta acuan untuk perencanaan di bidang kependudukan KB dan ketahanan keluarga. YUSUF
Komentar