oleh

Terkait Temuan BPK, BPBD Sigi Blacklist Empat Perusahaan

-Kab. Sigi-dibaca 636 kali

DAFTAR PERUSAHAAN DAN PEKERJAAN YANG TERINDIKASI MERUGIKAN NEGARA

 

NAMA PERUSAHAAN PEKERJAAN NILAI KONTRAK TEMUAN BPK
CV Nibras Jaya Mandiri Pengerukan sungai DAS Pelindo, Desa Rogo dan Desa Ramba RP 854.220.000 RP 366.109.083,60
CV  Cinta Clara Perbaikan darurat jalan akibat banjir di Kecamatan Marawola Barat RP 495.140.000 Rp. 174.097.948,02
CV  Cinta Clara Perbaikan darurat sungai Toranda, Desa Bahagia dan Sungai Meno, Desa Berdikari, Kecamatan Palolo Rp. 72.000.000 Rp. 22.476.720
CV Libra Jaya Pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Toro dan dusun Martabaru  , Kecamatan Kulawi Selatan Rp. 165.500.000 Rp. 69.103.795,20
CV Dejan Abadi Perbaikan darurat sungai Mewe, akibat bencana banjir Desa O’o, Dusun Lengkapa, Kecamatan Kulawi Selatan Rp 389.600.000 Rp. 133.460.338,80
TOTAL   Rp. 2.000.460.000 Rp. 767.247.885,62

 

SULTENG POST – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi  memblacklist empat perusahaan yang terindikasi melakukan pengurangan volume pada pekerjaan tanggap darurat bencana sehingga merugikan negara ratusan juta rupiah.

Sikap tegas BPBD ini menyusul temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah pada proyek tahun 2014 dan 2015.

Kepala BPBD Sigi, Resmin Laze mengatakan, audit yang dilakukan BPK di BPBD Sigi merupakan permintaannya sebelum proses pembayaran pekerjaan dilakukan. Tujuannya agar pihak perusahaan dapat dibayar sesuai dengan volume yang dikerjakannya.

“Ini memang permintaan saya. Dan sebagian perusahaan itu memang belum dibayar oleh negara,” kata Resmin Lazze kepada Sulteng Post, Senin (1/8/2016).

Jika pihak perusahaan terbukti melakukan pengurangan volume berdasarkan hasil audit, maka pihak perusahaan dibayarkan sesuai volume yang dikerjakannya. Pengembalian ke kas daerah yang direkomendasikan BPK kata dia juga akan dilakukan.

“Jadi nanti dipotong disaat pembayaran. Kalau pekerjaannya RP 400 juta, kemudian temuannya itu Rp 100 juta, maka kami minta dibayar Rp 300 juta, langsung dipotong saat pembayaran,” jelas mantan Kepala Bagian Humas Donggala ini.

Selain terkait pembayaran, Resmin juga menegaskan akan melakukan blacklist (daftar hitam) atau tidak mengikutsertakan lagi pada pekerjaan proyek di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. Hal ini adalah keseriusan BPBD dalam menyikapi temuan BPK.

Jika pihak perusahaan tidak ingin mengikuti rekomendasi BPK terkait pengembalian tersebut, maka BPBD menegaskan akan merekomendasikan untuk diproses secara hukum.

“Kalau mereka tidak kembalikan, maka kami minta kejaksaan untuk menagihnya,” tegasnya.

Diketahui, BPK Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan audit terhadap 12 pekerjaan tanggap darurat bencana di Kabupaten Sigi pada tahun 2014 dan  2015. Dari 12 pekerjaan itu, BPK menemukan lima pekerjaan yang terindikasi merugikan negara akibat kekurangan volume. Diantaranya adalah pekerjaan pengerukan sungai DAS Pelindo, Desa Rogo dan Desa Ramba oleh CV Nibras Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp 854 juta. Di proyek ini, BPK menemukan kekurangan volume sebesar Rp 368 juta. Kemudian perbaikan darurat jalan akibat banjir di Kecamatan Marawola Barat oleh CV  Cinta Clara dengan nilai kontrak Rp 495 juta. Nilai temuannya sebesar Rp 174 juta. Selanjutnya pekerjaan perbaikan darurat sungai Toranda, Desa Bahagia dan Sungai Meno, Desa Berdikari, Kecamatan Palolo oleh CV Cinta Clara dengan nilai kontrak Rp 72 juta. Disini juga BPK menemukan kekurangan volume sebesar Rp 22 juta lebih. Kemudian pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Toro dan dusun Martabaru, Kecamatan Kulawi Selatan oleh CV Libra Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 189 juta. Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan kekurangan volume senilai Rp 69 juta. Terakhir, perbaikan darurat sungai Mewe, akibat bencana banjir Desa O’o, Dusun Lengkapa, Kecamatan Kulawi Selatan oleh CV Dejan Abadi dengan nilai kontrak Rp 389 juta. Lembaga resmi audit negara ini juga menemukan kekurangan volume senilai Rp 133 juta. Total kekurangan volume keselurahan dari lima pekerjaan ini yakni Rp 767 juta. GUL

Komentar

News Feed