oleh

Pembangunan Gedung Baru DPRD Morut Ditolak

-Kab. Morowali-dibaca 731 kali

SULTENG POST – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemuda Wita Mori (LPWM) menolak rencana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara. Pasalnya, kontruksi gedung yang memakan biaya sekira Rp30 Miliyar, dinilai belum pantas, apalagi gedung DPRD Morut saat ini masih layak untuk ditempati.

Ketua LPWM Arman Purnama Maranduh mengatakan, pemerintah setempat jangan terlalu sesuka hati memainkan anggaran Negara. Salah satunya membangun gedung DPRD yang baru. Pola pembangunannya sendiri dilakukan dua tahap. Tahun ini, gedung tersebut akan dibangun setengahnya dengan biaya Rp15 Miliyar termasuk pembebasan lahan. Kemudian tahap penyelesaian akan dilakukan tahun 2017 senilai Rp15 Miliyar.

“Kami dengan tegas menolak, dengan alasan gedung lama yang masih “gagah,” masih representatif dan cukup untuk menampung aspirasi masyarakat dan keperluan dinas para anggota DPRD Morut,” katanya belum lama ini.

Baca Juga :   Bupati Morut Harap Pemerintah Pusat Beri Solusi Terbaik untuk Honorer

Menurutnya, pembangunan gedung baru itu justru akan melukai hati rakyat Morut. Masyarakat akan hilang simpatinya terhadap anggota legislatif setempat, lantaran lebih mementingkan kepentingan mereka ketimbang masyarakat.

Ia katakan uang sebanyak Rp30 Miliyar jika dialihkan terhadap program pengentasan kemiskinan, justru akan lebih bermanfaat ketimbang bangun gedung baru.

“Sangat tidak pantas karena gedung lama masih sangat bagus sehingga uang untuk pembangunan gedung itu lebih baik dipergunakan untuk keperluan dasar rakyat,” katanya.

Sebagai salah satu perwakilan masyarakat di Morut, LPWM menilai, rencana pembangunan kantor dewan dengan pola penganggaran lebih dari satu tahun akan mempersempit alokasi pembangunan untuk sektor yang lebih penting dan mendesak. Dari aspek sosial-ekonomi, pembangunan kantor dewan ini dinilai belum terlalu mendesak, dibandingkan dengan kebutuhan rakyat seperti irigasi, jalan usaha tani, subsidi benih dan pupuk. Apalagi kondisi geliat ekonomi saat ini yang makin hari makin melambat.

Baca Juga :   Dharma Wanita Dinkes Morut Diminta Jaga Kekompakan dan Kekeluargaan

Arman mengatakan gedung DPRD Morut saat ini masih layak dan mencukupi kebutuhan dewan, ini berdasarkan pengalamannya saat diterima beberapa kali untuk berdialog membawa aspirasi rakyat di gedung dewan.

“Kami dari LPWM bahkan mencurigai bahwa wakil rakyat di Morut bersama eksekutif dalam hal ini Pemkab Morowali Utara ikut-ikutan mengikuti anggota DPR RI yang juga mengusulkan pembangunan gedung baru atau ada kongkalikong anggaran didalamnya,” tukasnya.

Pemkab Morut dan DPRD Morut seharusnya menyadari bahwa dua tahun berjalan (2014-2015), kesejahteraan rakyat masih sangat minim. Birokrasi tidak beres, serta lamban dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami meminta tanggapan berbagai kalangan masyarakat, pada umumnya menolak dan dengan tegas bahkan bernada sinis, secara tidak langsung memberikan pendidikan politik yang tidak baik dan tidak santun yang ditunjukkan anggota DPRD Morut kepada rakyat, dimana saat ini sedang sangat menderita karena kondisi ekonomi yang tidak stabil,” imbuhnya.

Baca Juga :   Asisten I Pimpin Rapat Pembentukan APSAI Morut

Harusnya kata Arman, DPRD Morut mengedepankan hal-hal yang tidak melukai hati rakyat, seperti rajin berkantor dan mengikuti sidang, menyelesaikan target pembahasan dan pengesahan Perda serta memikirkan program-program yang pro rakyat.

“Ini yang terjadi dalam pengamatan kami setiap berkunjung ke gedung dewan yang terhormat syukur kalau ada separuh dari anggota dewan yang berkantor, ini yang harusnya dipikirkan oleh para anggota dewan, bukan bangun gedung baru,” tutupnya. VAN

Komentar

News Feed