oleh

Jangan Jual Beras ke Luar Daerah!

SULTENG POST – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengumpulkan seluruh pejabat terkait di provinsi ini untuk menyatukan persepsi soal kebijakannya  melarang petani menjual beras  ke luar daerah agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan.

“Itu sebabnya hari ini saya sengaja mengundang bapak/ibu bupati, Dandim dan semua pejabat terkait di daerah ini untuk menyatukan persepsi soal kebijakan itu,” katanya dihadapan peserta rapat koordinasi yang juga dihadiri Danrem 132/Tadukalo Palu Kol.Inf. Mohamad Saleh Mustafa di Palu, Selasa.

Gubernur Longki menjelaskan bahwa kebijakannya melarang penjualan beras lokal ke luar daerah semata-mata untuk menjaga kemandirian pangan di Provinsi Sulteng.

Sulteng selama ini merupakan daerah penghasil beras di Pulau Sulawesi yang mencatat surplus sekitar 1,5 juta ton gabah kering giling setiap tahun.

Namun ironisnya, sampai sekarang ini, sesuai informasi dari Kepala Bulog Sulteng, kebutuhan beras Sulteng masih dipenuhi dari luar daerah seperti Jatim dan Sulsel, bahkan beras impor masih saja masuk ke derah ini.
“Bagaimana hal ini bisa seperti itu. Kita daerah podusen, tetapi makan beras dari luar,” kata Longki.

Setelah ditelusuri, katanya, Bulog Sulteng terpaksa mendatangkan beras dari provinsi lain karena realisasi pengadaan beras stok nasional di provinsi ini sangat minim.

Realisasi pengadaan beras oleh Bulog untuk tahun 2016 ini misalnya, hingga semester pertama baru berkisar 4.900 ton dari target 42.000 ton.

“Mengapa Bulog Sulteng baru bisa membeli beras petani sebanyak itu. Karena ternyata kalah bersaing dengan pedagang luar seperti Manado dan Gorontalo yang membeli dengan harga yang cukup tinggi, sementara Bulog setempat membeli beras petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300/kg,” ujarnya.

Makanya, untuk meningkatkan penyerapan beras oleh Bulog yang dipercayakan pemerintah sebagai stabilisator dan penyedia beras nasional untuk kebutuhan rastra, bencana alam dan juga mendukung operasi pasar, gubernur mengeluarkan kebijakan larangan menjual beras ke luar.

“Kebijakan itu bukan berarti melarang 100 persen beras petani Sulteng keluar dari wilayah ini, tetapi penuhi dahulu kebutuhan Bulog 10 persen dari hasil produksi petani bru selebihnya jual ke luar,” katanya.

Menurut Longki, jika itu bisa dipenuhi, maka Bulog akan menyerap lebih banyak lagi beras petani sehingga Sulteng tidak lagi harus makan beras tetangga atau provinsi lain. ANT

Komentar

News Feed