oleh

Sosialisasi AHSP Di Morut, Dorong Peningkatan Profesionalisme Jasa Kontruksi

-Kab. Morowali-dibaca 646 kali

SULTENG POST- Bupati Morowali Utara (Morut) Aptripel Tumimomor mengharapkan para penyelenggara jasa kontruksi dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing untuk menunjang percepatan pembangunan daerah setempat.

Harapan ini disampaikan Aptripel saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PR/M/2013 tentang analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) di aula pertemuan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan Rabu pagi (20/7/2016).

“Pemerintah Daerah menyabut baik serta memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan ini karena akan menambah pengetahuan dan meningakatkan keahlian dalam menghitung AHSP agar lebih akuntabel,” ujarnya.

Beberapa kebijakan pemerintah tentang jasa konstruksi yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi antara lain, UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.

Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan perhitungan AHSP yang tertuang dalam Permen nomor 11/PRT/M/2013 untuk menyamakan presepsi dalam menghitung harga perkiraan sendiri (HPS) dan perhitungan harga penawaran.

“Agar upaya dapat menghindari/mengurangi temuan auditor,” katanya.

Dari kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang tata cara pembuatan AHSP sesuai standar pemerintah pusat agar dapat menghasilkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lebih akurat dan akuntabel sehingga diharapkan peran serta partisipasi secara aktif.

“Saudara sekalian yang mengikuti sosialisasi ini,” katanya.

Kadis Pekerjaan Umum dan Perhubungan Pemkab Morut Tri Indijono mengatakan pemerintah setempat meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui standar pedoman manual tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Pemerintah membuat prioritas melalui pengadaan barang dan jasa dengan membuat standar yang diakui bersama, selama standar ini belum ada maka akan dianggap sepihak.

Dikatakan Jawali lebih lanjut bahwa Pedoman tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri PU No.11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

“Pedoman ini akan melindungi penyedia jasa dan pemberi jasa secara hukum dan ada koridornya,” sebutnya.

Standar di lingkungan Kementerian PU bukan hanya sebagai standar produk tetapi lebih kepada standar proses untuk menghasilkan produk (rekayasa). Ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan bagi Pemerintah sebagai kelengkapan dalam proses pegadaan barang dan jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi dan bangunan serta bagi kalangan penyedia jasa konstruksi.

“AHSP ini memudahkan pelaku jasa konstruksi dari situ tahu harganya satuannya berapa, upahnya berapa. Jadi misalnya OE (owner estimation)/harga satuan sementata sekian, ada yang menawar ketinggian atau kerendahan ya tidak masuk spesifikasi. Dengan ini onefisiensi bisa ditekan, kalau kontraktor makin bagus, metode harus makin canggih. Kualitas harga mati, harus sesuai spesifikasi, nanti persaingan ada di metodologi kerja. Termasuk tenaga kerja, tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga, akan memberikan efisiensi sekitar 20 persen dengan adanya standar pedoman dan manual ini,” jelas Tri. VAN

Komentar

News Feed