oleh

Perlu Regulasi Perlindungan Anak

SULTENG POST – Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Irmayanti Pettalolo menegaskan pemerintah perlu membuat peraturan daerah tentang perlindungan anak.

Hal ini mendesak untuk meminimalisasi serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun secara psikis yang kemudian memberikan dampak buruk secara psikologis terhadap anak.

“Kita butuh regulasi yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak, serta mengatur hak-hak dan kewajiban anak dalam eksistensinya,” ungkap Irmayanti Pettalolo di Palu, Rabu.

Ketua pembina forum anak Kota Palu itu mengatakan bahwa sampai saat ini anak-anak di Kota Palu masih cenderung mengalami kekerasan baik dari keluarga maupun luar keluarga.

Hal itu dapat dilihat dari angka kekerasan terhadap anak selama tujuh tahun terakhir, dimana sejak tahun 2009 terjadi 40 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian, tahun 2010 jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 57 kasus, dan tahun 2011 84 kasus.

Tahun 2012, BPPKB mencatat terdapat 144 anak mengalami kekerasan fisik maupun non-fisik, yang terdiri dari 100 anak sebagai korban kekerasan dan 44 anak berstatus sebagai tersangka dalam kasus kekerasan.

Selanjutnya, di tahun 2013 pihaknya kembali mencatat bahwa terdapat 152 anak mengalami kekerasan, yang terdiri dari 101 anak sebagai korban dan 51 anak sebagai tersangka.

“Kasus kekerasan terhadap anak menurun di tahun 2014, dimana angka kasus kekerasan jauh lebih sedikit ketimbang tahun – tahun sebelumnya,” urainya.

Ia mengutarakan, di tahun 2014 terdapat 110 kasus kekerasan terdahap anak, yang mana 89 anak sebagai korban kekerasan dan 21 anak sebagai tersangka. Sementara untuk tahun 2015, pihaknya mencatat bahwa sampai dengan bulan November telah terjadi 89 kasus kekerasan.

Pihaknya menanggulangi kondisi tersebut dengan melakukan berbagai program pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat utamanya orang tua. Dikarenakan problem keluarga yang tidak dapat diimbangi dengan baik oleh orang tua berujung pada kekerasan perempuan dan anak.

Selain itu pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan menggandeng berbagai lembaga swadaya masyarakat serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membina masyarakat lewat pendekatan agama.

“Terkadang anak justru menjadi tempat pelampiasan seksual, hal itu karena orang tua atau keluarga tidak memiliki pengendalian diri berlandaskan pada pengetahuan agama,” urainya.ANT

Komentar

News Feed