oleh

Gaji Pegawai Tidak Aktif, DPPKAD Klaim Tak Dapat Rekomendasi

-Metropolis-dibaca 605 kali

SULTENG POST – Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu mengaku telah menggaji pegawai yang tidak aktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp646.424.249,-. Hal ini terjadi karena DPPKAD tidak mendapat rekomendasi apapun dari kepala SKPD tentang keaktifan pegawai tersebut.

Kepala DPPKAD Kota Palu Irma Alkaf mengatakan, pihaknya tetap membayarkan gaji kepada pegawai yang tidak aktif tersebut karena tidak pernah menerima surat keterangan pemberhentian pegawai dari SKPD yang bersangkutan.

“Pegawai yang tidak aktif itu tetap menerimanya (gaji), karena dari SKPD tidak ada memberikan surat pemberhentian ke DPPKAD. Jika surat itu ada, kemungkinan gaji pegawai yang tidak aktif tersebut tidak akan dicairkan. Makanya BPK tidak memberikan rekomendasi kepada kami untuk mengembalikan uang tersebut,” jelas  Irma Alkaf kepada Sulteng Post, Jum’at (15/7).

Menurut dia, seharusnya kepala SKPD memberikan teguran secara berjenjang terhadap pegawai yang malas masuk kantor. Jika memang  teguran terakhir masih diabaikan, maka diberikan surat pemberhentian dan memberikan surat tembusannya ke DPPKAD agar gajinya tidak diberikan.

“Kami di DPPKAD hanya menerima permohonan gaji pegawai yang diajukan oleh SKPD, sehingga pemberian gaji disesuaikan dengan permohonan tersebut, karena kami juga tidak bisa pantau soal pegawai yang tidak aktif,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu merugikan keuangan negara sebesar Rp 646.424.249,- karena telah menggaji pegawai yang tidak aktif.

Demikian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng setelah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemkot Palu.

Dari temuan itu, BPK Perwakilan Sulteng menyebutkan, mekanisme pembayaran gaji di SKPD atau instansi Pemkot Palu berbeda-beda. Ada yang melalui rekening pegawai, adapula yang dilakukan secara tunai.

BPK Perwakilan Sulteng menemukan bahwa kesebelas pegawai yang tidak aktif ini tidak pernah masuk ke kantor lebih dari 46 hari, namun tidak diberhentikan oleh pimpinan SKPD atau instansinya.

BPK Perwakilan Sulteng juga menyebutkan, pembayaran gaji kepada pegawai tidak aktif itu ada dalam penguasaan bendahara Kecamatan Tawaeli sebesar Rp4.797.100. Selain itu, adapula yang digunakan oleh bendahara gaji untuk kepentingan pribadi sebesar Rp40.394.100.

Terkait dengan tindaklanjut yang dilakukan oleh berwenang terhadap pegawai yang tidak aktif tersebut, pemeriksa BPK Perwakilan Sulteng melakukan wawancara terhadap pimpinan masing-masing SKPD. Dari wawancara itu diperoleh informasi bahwa pegawai berinisial MT telah diberikan teguran tertulis, namun belum dilakukan pelimpahan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dari kepala SKPD ke Walikota Palu.

Selain itu, pegawai berinisial WA saat ini masih menjalani masa pidana.

BPK dalam laporannya menjelaskan, bahwa sampai dengan Bulan Mei 2016, gaji dan tunjangan pegawai yang tidak aktif tersebut masih dibayarkan dari kas daerah senilai Rp197.916.500. Menurut BPK, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

“Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sekurang-kurangnya senilai Rp646.424.249,” tulis BPK dalam laporannya.

Atas temuan ini, BPK Perwakilan Sulteng merekomendasikan kepada Walikota Palu agar memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada Sekretaris Kota Palu, Kepala SKPD, Kepala BKD dan pegawai yang tidak aktif.  BAR

Komentar

News Feed