oleh

Terkait Kelebihan Honorarium, Pansus Undang PUM Setda Parmout

SULTENG POST – Pansus LPJ APBD 2015 DPRD Parmout terus melakukan pembahasan dengan kembali mengundang pihak Tata Pemerintahan Umum (PUM) Setda Parmout. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan belanja honorarium tim pengadaan tanah yang dinilai melebihi standar hingga Rp85juta.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Parmout, I Made Yastina mengatakan, dalam pembahasan LPJ tersebut, pihaknya hanya meminta konfirmasi kepada pihak PUM Setda Parmout, berkaitan dengan apa yang telah tertuang dalam LKP yang diserahkan kepada pihaknya untuk ditindaklanjuti.

Menurut dia, item-item yang terbilang membutuhkan penjelasan dan konfirmasi dari pihak PUM Setda Parmout tersebut, yakni tentang belanja honorarium tim pengadaan tanah yang dinilai melebihi standar hingga Rp85juta, dan pengembalian sebesar Rp356 juta.

Baca Juga :   Sekda Parmout Pimpin Distribusi Logistik ke Sulbar

“Kami meminta konfirmasi pihak PUM Parmout, khususnya bidang Pertanahan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, yang dinilai ada kelebihan dalam pengelolahan anggarannya,” ungkap Made Yastina diruang sidang DPRD Parmout, Rabu (13/7/2016).

Sementara itu, Kasubag Pertanahan pada bagian PUM Setda Parmout, Rivani Makarama mengatakan berkaitan dengan honorarium persiapan pengadaan tanah pada 2015, pihaknya disarankan oleh BPK RI beberapa waktu lalu, sebaiknya mengacu dengan Peraturan Bupati Parmout.

Hanya saja, pada proses pengadaan tanah 2015 tersebut karena dipacu dengan waktu dan tidak lagi terpikirkan dengan acuan Perbup itu. Namun, berdasarkan penjelasan ketua pelaksana pengadaan tanah, kepala BPN Parmout mengatakan proses pengadaan tanah diatas Rp10 miliar harganya, mengacu Peraturan Menteri Keuangan No.13 tahun 2013.

Baca Juga :   Penerimaan Bantuan Korban Gempa Sulbar Diperpanjang

“Ketika kami minta saran dari BPK RI, mereka membenarkan hal itu. Tetapi, yang dibelanjakan untuk pengadaan tanah itu adalah uang daerah, karena yang ditekankan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.13 tahun 2013, yakni APBN,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya telah menyampaikan kepada pihak BPK RI, jika misalnya pihaknya disarankan untuk mengembalikan kelebihan nilai uang tersebut, pihaknya menyatakan siap mengembalikan. Hanya saja, tim pengadaan tanah tersebut juga melibatkan beberapa pejabat negara seperti kepala BPN Parmout yang telah pindah dan pejabat yang pensiun. Sehingga, pihaknya meminta kepada BPK RI, untuk tidak diberikan jangka waktu pengembalian.

“Alhamdulilah, pihak BPK RI menyatakan tehnis pengembalian diserahkan kepada pihak kami. Namun yang terpenting menurut mereka, kami siap mengembalikan. Bahkan, dari catatan kemarin kami telah mengembalikan Rp10 juta,” kata dia.OPI

Komentar

News Feed