oleh

Kejati Diminta Usut Proyek Irigasi di Parmout!

SR Ads

SULTENG POST– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) yang dipimpin Isran Yogie Hasibuan terus mendapat sorotan dari masyarakat.

Pasalnya beberapa kasus yang sedang bergulir dan sedang ditangani pihak Kejati Sulteng hingga kini makin tak jelas penyelesaiannya.

Demikian ditegaskan Koordinator Front Sulteng Menggugat, Rully H kepada Sulteng Post, Senin (27/6/2016).

Kasus kelas kakap yang sudah lama ditangani namun belum ada kejelasan, kata Rully, adalah dugaan korupsi di lingkup Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III.

Padahal kata dia, Kejati sudah memeriksa beberapa pejabat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di BWSS.

“Kejati sudah memanggil dan memeriksa kontraktor dan beberapa pejabat BWSS termasuk memeriksa Kepala BWSS III, Nizam Lembah, tetapi tidak ada tindaklanjutnya, terkesan ditutupi, ini ada apa,” kata Rully.

Baca Juga :   Raperda Pembentukan dan Pengelolaan LPPRL Dikembalikan ke Pemda Parmout

Dia mengatakan, mencuatnya perkara dugaan korupsi di BWSS III semakin memperjelas bahwa ada dugaan konspirasi yang menimbulkan korupsi di lingkup instansi vertikal itu.

Namun dengan ketidakjelasan penanganannya, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa perkara itu menguap begitu saja.

Rully juga semakin pesimis akan penyelesaian perkara tersebut.

Pasalnya kata dia, saat ini sudah santer berkembang isu bahwa beberapa oknum kontraktor yang bakal dipanggil dan diperiksa tidak mengetahui perkara apa yang disangkakan kepada mereka.

Dia menyebutkan, salah satu kontraktor berinisial FY alias Dn yang konon bakal diperiksa mengaku heran dirinya bakal diperiksa.

Kontraktor itu sesumbar mengaku tidak ada masalah dengan proyek yang dikerjakannya.

“Yang berkembang sekarang, dia mengaku katanya tidak mengerti apa yang diperiksakan ke dia, katanya pekerjaannya bagus semua,” jelas Rully menirukan pernyataan FY.

Baca Juga :   Raperda Pembentukan dan Pengelolaan LPPRL Dikembalikan ke Pemda Parmout

Dengan pernyataan tersebut lanjutnya, maka Kejati diminta komitmennya dan kesungguhannya dalam menuntaskan kasus tersebut.

Jika kontraktor tersebut mengaku tidak ada masalah dengan proyek yang dia kerjakan, maka patut diidentifikasi dan diinvestigasi proyek irigasi pada tahun 2015 yang ditengarai dikerjakan oleh PT Mahardika di Parigi Moutong dengan menyerap uang negara puluhan miliar rupiah.

“Sedikit kami beri gambaran kepada pihak aparat, ada dua proyek irigasi di Parigi Moutong diduga bermasalah, anggarannya sekitar Rp12 hingga Rp24 miliar, ini yang perlu kejaksaan investigasi dan usut tuntas,” bebernya serius.

Informasi proyek itu tambah Rully sebagai pengantar sekaligus jawaban perihal rencana pemanggilan FY oleh Kejati.

Bila dia terindikasi kebal hukum dengan dalih pekerjaannya tidak bermasalah kata Rully, maka publik bakal tidak percaya kepada kinerja Kejati.

Baca Juga :   Raperda Pembentukan dan Pengelolaan LPPRL Dikembalikan ke Pemda Parmout

Sementara itu, FY alias Dn yang berkali-kali dikonfirmasi wartawan melalui telepon genggamnya nomor 0811450xxx tidak tersambung.

Begitupun dengan Kepala BWSS III Nizam Lembah yang juga dihubungi melalui telepon genggamnya 08111018xxx tidak tersambung.

Pesan singkat atau SMS yang dikirim kepada FY dan Nizam Lembah juga tidak mendapat balasan.

Secara terpisah, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulteng yang ingin ditemui wartawan di kantornya tidak berada di tempat.

“Tidak ada bapak di ruangannya, mungkin lagi di atas,” ujar salah seorang staf Pidsus.

Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Sulteng, Andi Rio Rahmat belum berani berkomentar mengenai perkara dugaan korupsi di BWSS III.

Dia mengaku belum mendapat perintah dari Kepala Kejati untuk menyampaikan kasus BWSS yang sedang ditangani tersebut. BOB

Komentar

News Feed