oleh

Penambahan PNS Disetop

-Ekonomi-93 views

 

SULTENG POST – Beredar wacana, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK) akan berhenti merekrut pegawai negeri sipil (PNS) baru. Benarkah?

Kumala Digifest

JK mengatakan, rencana moratorium penambahan PNS baru ini memang sedang dikaji pemerintah.
“Iya, lagi dikaji semua. Kita ingin birokrasi kita efektif,” kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Dia mengatakan, kondisi pemerintah saat ini tidak kekurangan jumlah PNS. Bahkan terkadang ada lembaga yang jumlah PNS-nya kebanyakan.
“Sekarang ditata dulu. Seperti guru di mana. Supaya seimbang,” ucap JK.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, moratorium PNS akan dilakukan 5 tahun ke depan. Artinya, PNS baru yang diterima sama dengan PNS yang pensiun alias zero growth.
“Berdasarkan arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS,” ungkap Yuddy akhir Oktober lalu.

Baca Juga :   Film ‘Diantara Mendung dan Kabutnya Kota Poso’ Segera Tayang di XXI

“Ini untuk 5 tahun ke depan,” ujar Yuddy.
Menurut Yuddy, moratorium PNS memang perlu dilakukan. Pemerintah perlu ruang untuk mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang sudah ada.
“Kita sedang kaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang tepat berapa sih? Atau kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?” paparnya

.
Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, jumlah PNS sampai akhir 2013 adalah 4,46 juta orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertumbuhannya mencapai 22,47% dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,63% per tahun. DTC

Komentar

News Feed