oleh

Perludem Desak Pilkada Serentak 2016

-Politik-64 views

SULTENG POST – Perkumpulan untuk Demokrasi Indonesia (Perludem) mendesak pelaksanaan pemilu serentak lokal dan nasional. Pemilu lokal untuk memilik anggota DPRD kabupaten/ kota, DPRD provinsi, bupati dan gubernur. Sedangkan pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD dan presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, gagasan pemilu serentak harus diluruskan. Pemilu serentak tidak sekadar bertujuan biaya lebih murah dan efisien tapi juga adanya efektivitas pemerintahan.”Pemilu serentak lokal dan nasional bisa menjadi siklus dua setengah tahunan. Serentak bisa bertahap, kalau pilkada dulu setidaknya satu provinsi serentak,” kata Titi dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (31/8).

Dia membayangkan pilkada serentak itu memilih gubernur, bupati/ wali kota secara serentak. Pihaknya mendorong diundur 2016, sebab gagasan pemilu serentak 2015 dinilai hanya siklus lima tahunan.

Titi mencontohkan Pilkada Sumatra Barat 2015 untuk memilih Gubernur dan kepala daerah di 15 kabupaten/ kota serta Pilkada Aceh memilih Gubernur dan 21 kepala daerah kabupaten/ kota.

Terkait persoalan belum selesai dan sudah berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Titi mengatakan harus diatur dalam undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Sebab, aturan yang sekarang hari pemilihan suara disamakan tapi akhir masa jabatan beda-beda.

“Pilkada 2015 kalau dipaksakan tidak punya makna hanya melanjutkan siklus lima tahunan.
Kita ingin ini ditata, sehingga ada konsekuensi pada masa jabatan. Tidak apa-apa memotong masa jabatan, soal teknis penyelenggaraan bisa diatur,” imbuhnya.

Menurutnya, skenario pembabakan Pilkada serentak harus spesifik. Sebab, skenario pemilu serentak dalam RUU Pilkada yang masih dalam pembahasan DPR belum klir. Pelaksanaan Pilkada serentak dinilai bisa menghemat anggaran sebab ada beberapa komponen yang anggaran dikurangi.

“Pemilu mahal dan boros itu beda, kalau mahal bisa membuat efektivitas pemerintah tidak masalah,” katanya menjelaskan. RML

Komentar

News Feed