SULTENG POST – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palu dalam dua pekan terakhir. Akibatnya, para pengendara mobil dan motor harus rela antri berjam-jam demi mendapatkan bensin maupun solar. Bahkan, jeriken dari para penjual eceran ikut antri.
Untuk jeriken, seyogyanya pihak SPBU membatasi dan atau melarang pembelian dengan jumlah besar, karena pemilik jeriken merupakan penjual eceran yang akan kembali menjual bensin dengan harga mencapai Rp10 ribu per botol.
Dengan kondisi tersebut, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Palu mengkritik aparat kepolisian yang seharusnya menjaga SPBU dari para pembeli yang menggunakan jeriken dengan kapasitas yang lebih besar.
“Seharusnya pihak kepolisian harus turun tangan melakukan penjagaan di setiap SPBU. Kita tahu sekarang BBM langka di Kota Palu. Di SPBU bahkan antrean panjang kita lihat. Tapi kan yang aneh kenapa pihak SPBU membiyarkan pembeli lain dengan membawa jeriken yang lebih besar yang nantinya dijual kembali kepada masyarakat dengan harga mahal,” kata Kabid Pengembangan Organisasi dan Aparat HMI-MPO Komisariat FKIP Untad, Zaenal kepada Sulteng Post, Jumat (31/10).
Dia mengatakan, banyak keluhan masyarakat dengan harga bensin eceran yang dijual para pengecer dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, kelangkaan BBM yang terjadi saat ini, rentan dimanfaatan oleh oknum tertentu untuk menimbun BBM dengan berbagai cara.
“Banyak modus yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan BBM dengan lebih banyak. Mereka pun menjual kepada kami dengan harga yang mahal. Kami mengkritik aparat kepolisian yang lambat menangani hal ini,” katanya.
Seharusnya, kata Zainal, aparat kepolisian bertindak cepat dan jeli melihat permasalahan BBM disetiap daerah, khususnya di Kota Palu. Menurutnya, bisa saja terjadi negosiasi antara petugas di SPBU dan oknum pembeli yang akan membeli bensin dengan jumlah yang besar, sementara masih banyak masyarakat lain yang membutuhkan.
Selain itu, Zainal juga menolak wacana pemerintah menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Pihaknya telah melakukan kajian tentang permasalahan kelangkaan BBM yang saat ini menjadi isu nasional dengan mengundang beberapa pakar ekonomi Untad.
“Hasil kajian kami bersama pakar ekonomi dengan pengurus HMI-MPO Cabang Palu bahwa ada beberapa opsi yang harus dilakukan oleh pemerintah selain menghapus subsidi BBM. Kami manyarankan, pemerintah serius membenahi hulu dan hilir pada sektor perminyakan negara kita,” katanya.
“Masa’ negara kita sebagai penghasil bahan mentah bahan bakar minyak, kekurangan minyak dan harus menyusahkan rakyat sendiri. Dimana tanggungjawab pemerintah terhadap implementasi UU yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat,” kritiknya. SADLI
Komentar