oleh

KPK Nilai TNI Belum Transparan

-TNI/Polri-107 views

SULTENG POST – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum transparan dalam sejumlah pengadaan.

Seharusnya, terang dia, TNI harus lebih membuka diri dalam upaya membenahi diri. “Masih perlu ditransparansikan, banyak hal yang masih perlu (ditransparansikan),” kata Busyro, Minggu (31/8/2014).

Menurut Busyro, transparansi di tubuh TNI tak bisa berjalan sendiri. Busyro menerangkan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR, harus seirama dalam membuat TNI transparan dalam pengadaan. “Iya, harus itu,” ujarnya.

Jika masih susah, lanjut dia, KPK bisa membantu TNI untuk transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan. “Karena KPK juga punya kewenangan untuk men-trigger, dan fungsi trigger mechanism itu bisa masuk ke aspek pencegahan,” imbuhnya.

KAJI ALUTSISTA

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengkaji indikasi dan potensi korupsi dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Pasalnya, pengadaan Alutsista selama ini sangat tertutup.

“Belum ada jadwal, tapi itu penting juga. Sudah kami diskusikan,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Indikasi soal dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista kerap muncul. Salah satunya saat pembelian pesawat Sukhoi dan tank Leopard. Tak pelak, DPR dan pemerintah selalu beradu argumen soal transparansi pembelian alat-alat tersebut.

Masalah pengadaan Sukhoi ini, disinggung Busyro sebagai salah satu contoh. “Isu pembelian alat sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak, kalau memang enggak ada (masalah) ya declare, clean and clear, tapi kalau ada ya diusut,” ujarnya.

Karena itu, pencegahan korupsi di sektor pertahanan menjadi penting. Sebab, lanjut Busyro, TNI selaku pengguna alutsista akan tergerus dalam mempertahankan kedaulatan jika terjadi demoralisasi di internal TNI.

“Karena itu, transparansi untuk pengadaan alutsista dan yang lain-lain itu menjadi kewajiban elit TNI dan pemerintah sekarang ini,” imbuhnya. RML

Komentar

News Feed