SULTENG POST– Kesenian lokal sangat sulit berkembang di Kota Palu dibanding kesenian lokal yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini menjadi kekhawatiran sejumlah tokoh Adat Kaili, mengingat kesenian lokal merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan.
Salah satu Tokoh Adat Kaili, Hidayat mengatakan kesenian lokal seperti kesenian etnis Kaili yang merupakan produk asli kebudayaan masyarakat lembah Palu sangat sulit berkembang di tanah kelahirannya. Padahal, menurut Hidayat sebagai generasi penerus dan pewaris kebudayaan, masyarakat Kota Palu seharusnya melestarikan setiap kesenian dan kebudayaan suku aslinya.
Selanjutjnya, Hidayat mengatakan penyebab lambannya perkembangan kesenian etnis Kaili, seperti lagu-lagu, tarian, musik etnik dan teater, dikarenakan kurangnya ruang yang diberikan pemerinrah daerah bagi seniman-seniman untuk berkreasi. Bahkan, pemerintah memberikan kesan meninggalkan seniman-seniman Kaili.
“Masa untuk menampilkan kesenian etnis Kaili saja harus mengeluarkan dana jutaan rupiah dengan alasan untuk biaya kebersihan, itu kan gila namanya, kecuali ini barang bisnis yang mau ditampilkan ya silahkan, inikan kesenian daerah yang mau dilestarikan,”tegas Hidayat belum lama ini.
“Untuk mengeluarkan dana sebesar itu mustahil bagi para seniman lokal. Untuk mengangkut alat kesenian saja mereka kumpul-kumpul uang. Masa harus dibebani lagi bayar sewa dan kebersihan,” jelasnya.
Akibatnya, kata Hidayat, para seniman lokal yang hanya tampil di pinggiran Kota Palu dengan jumnlah penonton yang tidak banyak. Padahal dengan sering tampilnya para seniman dengan difasilitasi tempat yang nyaman dan jumlah penontonya yang banyak, kelestarian dan kebudayaan Kaili dapat dipertahankan.
“Jangankan orang luar Kota Palu, sekarang ini sudah banyak anak-anak muda Kaili yang sudah tidak mengenal kebudayaan dan kesenian mereka sendiri, ini lah tujuannya para seman lokal itu tampil di pusat-pusat Kota, tapi mereka itu (Pemerintah) memintakan uang, mana mereka ini (para seminal lokal) mampu bayar itu, memang mereka itu gila,” jelasnya.
Kadis Pertamanan Kota Palu, Sumardi saat dikonfirmasi terkait persoalan itu mengatakan, pemungutan ditribusi itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah daerah dan masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun katanya, tidak menutup kemungkinan diberikan gratis, bila ada disposisi dari Walikota Palu, Rusdi Mastura. .
“Itu sudah diatur dalam Perda dan masuk ke PAD, bisa saja ada yang tidak ditarik ditribusinya tapi harus ada Acc Pak Wali,” jelasnya. AMI
Komentar