oleh

Diperbarui, UMP 2023 Sulteng Naik 8,73 Persen

-Kota Palu-dibaca 1,703 kali

SULTENG RAYA – Dewan Pengupahan (DP) Sulawesi Tengah kembali menggelar rapat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng, Senin (21/11/2022).

Rapat kali ini merupakan penyesuaian perhitungan penetapan UMP 2023 setelah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP Tahun 2023. Dengan dikeluarkannnya Permenaker tersebut, maka perhitungan UMP tidak lagi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pada rapat yang dihadiri perwakilan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng, perwakilan sejumlah serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan instansi terkait,  bersepakat menetapkan UMP 2023 Sulteng sebesar Rp2.599.546 ditandai dengan penandatanganan berita acara unsur DP Sulteng.

Baca Juga :   Bertemu Menhan Prabowo, Gubernur Sulteng Laporkan Kondisi Poso Sudah Aman dan Kondusif 

Angka tersebut naik Rp208.807,14 alias naik 8,73 persen dari UMP 2022, yakni Rp2.390.739.

“Selanjutnya, UMP yang kita tetapkan ini akan kita serahkan kepada bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk disahkan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah,” kata Ketua DP Sulteng, Arnold Firdaus yang juga Kepala Disnakertrans Sulteng.

Sebagai informasi tambahan, Permenaker 18/11/2022 mengamanatkan perhitungan UMP memperhitungkan komponen dampak inflasi, dengan kenaikan maksimal sebesar 10 persen. Sedangkan formulasi perhitungan UMP 2023 menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

Sebelumnya, DP Sulteng telah menetapkan UMP Sulteng 2023 naik menjadi Rp2.550.524,97 melalui rapat penetapan UMP 2023 di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (16/11/2022). Jumlah tersebut naik Rp159.785,97 alias naik 6,68 persen dari UMP Sulteng 2022, yakni Rp2,39 juta atau lebih tepatnya Rp2.390.739,00.

Baca Juga :   Banua Cita Sulteng, Siap Bersinergi dengan Polri Ciptakan Kamtibmas yang Kondusif 

Karena perhitungan UMP saat itu tersebut masih mengacu PP 36/2021 tentang Penguphan, maka UMP yang digunakan, yang perhitungannya mengacu Permenaker 18/2022 tentang Penetapan UMP 2023. HGA

Komentar

News Feed