SULTENG POST – Euphoria penyambutan presiden baru, Joko Widodo (Jokowi) saat tanggal 20 Oktober lalu menjadi bagian pesta rakyat. Presiden yang dikenal dengan gaya blusukannya dan dekat dengan rakyat menjadikan kepercayaan dan keberpihakan sang presiden berhasil menduduki bangku Istana Negara. Masa kampanye yang telah terlaksana beberapa bulan lalu dengan berbagai janji yang diberikan layaknyalah dengan seksama untuk dikawal agar janji-janji tak hanya jadi pemberitaan saat kampanye.
Menyoroti berbagai janji mengenai isu pendidikan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena dampaknya tidak sekedar masa 5 (lima) tahun ke depan. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah nantinya akan mengimbas pada anak didik, guru, dan wajah pendidikan yang menikmati kebijakan tersebut di tahun-tahun setelahnya. Meski sang presiden tidak memegang langsung kebijakan pendidikan, namun deretan menteri terpilih yang menjadi punggawa sangat menentukan arah kebijakan pemerintahan yang nantinya akan dibangun. Akankah kebijakan ini akan tetap berpihak kepada rakyat seperti janji-janjinya atau justru akan menjadi sajian nikmat bagi para pendukung dan pemilik pemangku kepentingan?
Beberapa janji saat kampanye berikut ini, mari bersama-sama kita cermati dan kritisi sehingga tidak ada penyimpangan dari janji yang diberikan.
Pertama, Jokowi janji beri berapapun anggaran pendidikan. Kedua, ujian nasional akan ditiadakan dan diganti dengan pendidikan karakter, etika, dan budi pekerti. “Inilah revolusi mental. Untuk SD, 80% budi pekerti dan 20% pengetahuan, SMP 60% budi pekerti dan 40% pengetahuan, sedangkan di SMA 20%-80%.
Ketiga, kartu Indonesia Pintar sebagai akses ke perguruan tinggi dengan jalur penyediaan beasiswa yang akan ditingkatkan. Dalam Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, butuh termasuk difabel dan elemen masyarakat lain.
Keempat, membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa.
Kelima, Peningkatan gaji dan sekolah gratis guna meningkatkan sember daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Dan yang terakhir Jokowi Pilih Mendikbud dari PGRI Jika Jadi Presiden
Berdasarkan versi Indo Barometer, kementerian mengenai pendidikan akan terbagi dalam dua cakupan, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nama calon menteri Anies Baswedan, Yohanes Surya dan Menteri Riset, Tekhnologi, dan Perguruan Tinggi dengan nama calon Pratikno, Ilham Akbar Habibie, Akhmaloka. Alasan adanya kementerian khusus riset dan tekhnologi yang tergabung dalam perguruan tinggi adalah riset belum dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan riset masih dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap lembaga dan kementerian sehingga tidak terpadu.
Dengan adanya kementerian ini diharapkan adanya peningkatan ruang apresiasi bagi para peneliti di Indonesia sehingga Indonesia dalam hal riset dan tekhnologi tidak lagi jauh tertinggal. Janji-janji mengenai pendidikan yang pernah dilontarkan semoga dapat terealisasi dengan baik serta dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat bukan hanya kepada golongan elite. Setiap kebijakan yang akan diputuskan pun bisa lebih sesuai dengan ideology bangsa sehingga amanat pada pembukaan UUD 1945 dapat tertunaikan. KBP
Komentar