oleh

Bupati Morut Harap Pemerintah Pusat Beri Solusi Terbaik untuk Honorer

-Kab. Morowali-dibaca 144 kali

SULTENG RAYA – Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar mencarikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer.

“Kalau bisa mereka diangkat semua menjadi ASN. Kalau pun mereka jadi pegawai dengan status PPPK, maka pemerintah pusat harus menyediakan anggaran untuk gaji mereka, jangan dibebankan semuanya kepada daerah,” ujar Delis kepada Media Center Delis Djira di Jakarta, Rabu, di sela Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Kemenpan-RB Republik Indonesia, dikutip dari MCDD.

Rapat Koordinasi ini berlangsung di Puri Agung Convention Grand Hall Sahid Jaya Hotel Jakarta diikuti para bupati se-Indonesia, membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Tampil sebagai pembicara kunci di depan seluruh anggota Apkasi adalah Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi dua periode yang baru 14 hari bertugas setelah dilantik Preiden Joko WIdodo pada 7 September 2022.

Delis yang juga Ketua Bidang Pertambangan Apkasi ini berharap nasib tenaga Non-ASN alias honorer ini biar lebih baik dari saat ini namun tidak juga memberatkan keuangan daerah.

“Rencananya kan semua tenaga honorer ini akan dihapus mulai November 2023 dan dialihkan menjadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK). Tapi kan gaji tenaga PPPK ini merupakan tanggung jawab keuangan daerah. Ini tentu memberatkan,” ujarnya.

Ia memberi contoh, kalau semua tenaga Non-ASN di Morowali Utara dialihkan statusnya menjadi PPPK, maka daerah ini harus menyediakan Rp32 miliar dana APBD untuk membayar gaji mereka.

Apkasi menggelar rapat koordinasi dengan Kemenpan-RB untuk membahas solusi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang rencananya dihapus mulai November 2023 mendatang.

Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat ini meresahkan tenaga honorer di seluruh Indonesia.

“Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan, maka tenaga non-ASN yang banyak ditempatkan di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, perhubungan dan lain sebagainya, merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan,” ujar Sutan Riska yang menjabat Bupati Dharmasraya, Sumbar tersebut. VAN

Komentar

News Feed