oleh

PAD Donggala Turun Rp15 Miliar,Fraksi PKS Minta Penyesuaian Target PAD

SULTENG RAYA – Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala turun sebesar Rp15 Miliar, dikarenakan ada beberapa izin perusahaan galian C dihentikan oleh pusat.

Olehnya, jika perusahaan tersebut sudah kembali beroperasi, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Donggala meminta agar dilakukan penyesuaian kembali terhadap target pemasukan pajak dari sektor tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Donggala, Rasyid menuturkan, secara umum rancangan APBD tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari penjabaran perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

“Namun demikian perlu kiranya dipertegas kembali tentang perubahan pendapatan yang masih perlu untuk tetap diperhatikan, khususnya pada PAD yang menurun sebesar Rp15 Miliar yang bersumber pada pajak galian C,” tutur Rasyid beberapa waktu lalu.

Baca Juga :   Bupati Donggala Jawab Pandangan Fraksi soal RAPBD-P 2022

Menurutnya, hal ini menjadi penting dikarenakan dalam pembahasan KUA-PPAS yang lalu penurunan tersebut disebabkan ada beberapa galian C yang izin operasinya dihentikan oleh pemerintah pusat. “Apakah sampai bulan ini izin operasi perusahaan tersebut sudah berjalan kembali atau memang sampai akhir tahun berhenti operasi?,” ujar Rasyid.

“Dan jika perusahaan sudah berjalan kembali maka tentu ada penyesuaian kembali terhadap target pemasukan pajak dari sektor tersebut,” ucapnya.

Sementara, Bupati Donggala, Kasman Lassa menjelaskan, penurunan PAD pada tahun 2022 khusus pada galian C disebabkan izin operasi tujuh perusahaan galian C yang berada di wilayah kerja Kabupaten Donggala hingga saat ini belum sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata dia, hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala dalam bentuk fasilitasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal pusat (BKPM). Namun, hal tersebut belum dapat terpenuhi dikarenakan berbagai kendala teknis yang berhubungan langsung dengan kondisi pada masing-masing perusahaan galian C di Kabupaten Donggala yang tentunya menjadi tanggungjawabnya.

Baca Juga :   Bupati Donggala Jawab Pandangan Fraksi soal RAPBD-P 2022

“Namun jika perusahaan tersebut telah memperoleh izin operasi produksi, tentunya akan dilakukan perhitungan kembali target pendapatan asli daerah yang bersumber dari galian C,” tuturnya, Selasa (20/9/2022). ADK

Komentar

News Feed