oleh

Sekkab Rustam Ajak Keluarga Berencana Cegah Stunting

SULTENG RAYA – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Donggala, Rustam Efendi, mengajak keluarga di daerah itu harus ikut merencanakan pencegahan stunting, minimal di dalam lingkungan keluarga.

Ia menyatakan, penanganan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti stunting harus dituangkan dalam perencanaan, penganggaran disertai pemantauan serta evaluasi oleh pemda.

Namun, perencanaan sebagai langkah awal penurunan stunting, menurutnya tak cukup hanya dilakukan pemerintah daerah (Pemda), tapi keluargapun perlu perencanaan untuk meminimalisasi masalah-masalah yang akan terjadi pada hidup berkeluarga.

“Saya mantan Kepala Bappeda, Persoalan kemanusiaan ini harus direncanakan memang. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan juga harus dievaluasi serta dimonitoring lagi bagaimana hasilnya. Apalagi dalam keluarga, perencanaan keluarga. Sudah direncanakan saja kadang tidak sesuai seperti yang diharapkan apalagi kalau tidak direncanakan,” ungkap Sekkab Rustam saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Kabupaten Donggala di Aula Dinas P2KB Kabupaten Donggala, Senin (12/9/2022).

Baca Juga :   Bahtiar Dibanjiri Aspirasi Masyarakat Desa Mbuwu

Ia menjelaskan, masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga yang memiliki perencanaan. Untuk itu, program Keluarga Berencana (KB) jangan dimaknai hanya sebatas alat kontrasepsi

“Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa jika kita bicara mengenai KB,  itu hanya mengenai kondom dan spiral, padahal sebenarnya KB itu adalah keluarga yang direncanakan. Itu perlu, karena membangun karakter anak jauh lebih berat dibanding membangun sebuah Gedung.” Ujarnya

Data SSGI 2021 menunjukkan angka stunting di Kabupaten Donggala sebesar 29,5 persen. Itu berarti, kata dia, ada 29 anak stunting dari setiap 100 kelahiran di Kabupaten Donggala.

Stunting merupakan persoalan pelik yang bersifat multidimensional. Untuk itu, ia menegaskan, dalam penanganannya juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor, bukan cuma sektor kesehatan

Baca Juga :   Aspirasi Masyarakat Bukit Harapan Minta Jalan Poros Ditingkatkan

“Penurunan angka stunting tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada tenaga kesehatan, karena kontribusi faktor sensitif yang biasanya ditangani oleh tenaga kesehatan hanya sebesar 30%, sedangkan kontribusi faktor spesifik lebih besar, yaitu 70%, saya ingin yang hadir disini agar kita benar-benar menjalankan program ini dengan berkolaborasi”, ucpanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah, Tenny C Soriton, mengungkapkan, dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggla, BKKBN telah mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp1,8 miliar lebih atau tepatnya Rp1.867.776.116. Sayangnya, hingga saat itu dana yang tersedia tersebut tak kunjung terealisasikan.

Agar tidak menjadi dukungan yang sia-sia, ia berharap di waktu tersisa tahun ini, anggaran tersebut bisa dipacu realisasinya sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, yakni operasional pendampingan calon pengantin, operasional pendampingan ibu hamil, operasional pendampingan pasca persalinan, operasional surveilance stunting, mini loka karya kecamatan, audit kasus stunting, dan biaya cetak data keluarga beresiko stunting.

Baca Juga :   Masyarakat Desa Budi Mukti Minta Jalan Desa Ditingkatkan

“Kami berharap, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB selaku pengelola, dengan adanya sisa waktu untuk mendorong dan memacu terlaksananya kegiatan di lapangan, sehingga anggaran yang tersedia dapat terealisasi sesuai peruntukannya. Untuk diketahui bersama bahwa mendapatkan anggaran tersebut penuh perjuangan,” ujar Kaper Tenny. HGA

Komentar

News Feed