oleh

Pemkot Palu Tanggung Iuran BPJamsostek 15 Ribu Pekerja Rentan

-Kota Palu-dibaca 38 kali

SULTENG RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu telah menanggulangi iuran kepesertaan BPJamsostek terhadap 15.138 pekerja rentan sektor informal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palu tahun 2022.

“Perlindungan terhadap pekerja rentan merupakan salah satu program prioritas Pemkot Palu,” kata Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, Jumat (12/8/2022).

Ia mengemukakan, pekerja rentan sudah sewajarnya mendapat perlindungan dari pemerintah, sebab pekerjaan mereka tidak terlepas dari risiko kecelakaan.

Oleh karena itu, lewat kepesertaan program BPJamsostek mereka dapat terlindung bila sewaktu-waktu terjadi kondisi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Lewat program perlindungan sosial, peserta mendapat jaminan santunan kecelakaan kerja, santunan duka, dan beasiswa pendidikan.

“Program ini sangat membatu meringankan beban mereka bila sewaktu-waktu terjadi hal krusial,” ujar Irmayanti.

Pekerja disabilitas misalnya, tercatat kurang lebih 704 jiwa masuk kepesertaan BPJamsostek dengan iuran bulanan ditanggung Pemkot Palu senilai Rp11,8 juta, pemulung 104 jiwa dengan nominal iuran per bulan Rp 1,7 juta, nelayan 1.137 jiwa nominal iuran per bulan Rp19,1 juta, petani 124 jiwa nominal iuran per bulan Rp2 juta lebih.

Baca Juga :   Sambut Hut Ke-44 Kota Palu, Pemerintah Kelurahan Kabonena Gelar Porseni 

Ia menambahkan, selain pekerja rentan, Pemkot Palu juga mengakomodasi 25 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk kepesertaan BPJamsostek dengan iuran per orang per bulan Rp16.800.

“Sejak 2020 hingga 2022 total pembayaran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan beasiswa pendidikan kurang lebih Rp10,7 miliar dari 282 kasus,” demikian Irmayanti.

GUBENUR SURATI BUPATI-WALI KOTA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN JAMSOSTEK

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulawesi Tengah, Raden Harry Agung Cahya, mengapresiasi Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, telah mengeluarkan dua surat edaran (SE) kaitannya dengan optimalisasi perlindunga jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) di Sulteng.

“Beberapa hari terakhir, jajaran Kanwil BPJamsostek Sulama dipimpin Depdirwil, ibu Mintje Wattu, melakukan kunjungan kerja ke Sulteng menemui sejumlah kepala daerah, diantaranyaWali Kota Palu, Kajati Sulteng, Bupati Parigi, Tojo Unauna dan Luwuk, termasuk Gubenur Sulteng. Alhamdulillah, usai pertemuan, bapak Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, langsung mengeluarkan dua surat edaran yang intinya untuk optimalisasi program perlindungan jamsostek,” jelas Kakacab Raden Harry kepada Sulteng Raya, Sabtu (16/7/2022).

Baca Juga :   Penyusunan Pagu Anggaran 2023, Kakanwil Ulyas Tekankan Perbaikan Tampilan Madrasah

Melalui SE Nomor: 842.2/304/RO.ADPIM tentang Pelaksanaan Perogram Jamsostek di Pemerintah Daerah, Gubernur Sulteng meminta kepada bupati dan wali kota se-Sulteng, agar memastikan seluruh pegawai Non ASN atau pegawai harian lepas (HPL), termasuk apartur desa, ketua RT/RW dan guru honorer, termasuk para pekerja kategori rentan dan miskin, seperti petani, nelayan dan pekerja sosial keagamaan, untuk segera didaftarkan dalam program jamsostek.

Kemudian, SE Nomor: 566/306/DIS-NAKERTRANS tentang Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Masyarakat Rentan Desa melalui Apdes, Gubernur Sulteng meminta bupati agar memastikan pemerintah desa (Pemdes) di wilayahnya mengoptimalkan pelasanaan program jamsostek.

Dalam SE tersebut, Pemdes diminta mengalokasikan anggran perlindungan Jamsostek bagi masyarakat pekerja desa kategori rentan dan miskin melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), minimal 100 pekerja per desa, dengan nominal Rp20,160 juta per tahun.

Baca Juga :   Pemkot Palu Dengar Aspirasi di SD 11 Inpres Liku

Kakcab Raden Harry berharap, dengan adanya SE Gubernur Sulteng tersebut, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulteng.

“Kami optimistis peningkatan kepesertaan di Sulteg meningkat di tahun ini Selain sudah adanya SE Gubenur Sulteng, berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di Sulteng, semua merespon sangat positif optimalisasi program perlindungan jamsostek,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, kunker jajaran Depdirwil Minjte Wattu dalam rangka memastikan pelaksanaan Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Jamsostek berjalan di daerah, khususnya Sulteng. Sejumlah agenda kunker kali ini, bertemua Gubernur Sulteng, Wali Kota Palu, Bupati Parigi Moutong, Bupati Poso, Bupati Banggai, Kajati Sulteng, serta penandatangan MoU dengan DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulteng.ANT/HGA

Komentar

News Feed