oleh

Pemda se-Sulteng Siap Komitmen Meningkatkan Pelayanan Publik

-Kota Palu-dibaca 72 kali

SULTENG RAYA – Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Tengah siap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulteng pada Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis (11/8/2022).

Workshop tersebut, mengusung tema ‘penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah, menjelaskan, dalam penandatanganan komitmen bersama tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemenuhan 14 standar pelayanan.

“Selanjutnya, menjadikan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien dan berkualitas, bahwa Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota se-Sulteng siap dilakukan Penilaian Penyelenggaraan  Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI. Kemudian, menjalin koordinasi secara terus menerus bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulteng dalam rangka pencegahan maladministrasi,” kata Sofyan Farid Lembah.

Baca Juga :   Dealer Mazda Hadir di Palu, Sediakan Layanan 3S

Turut hadir, Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido dan sejumlah kepala daerah dan yang mewakili dari kabupaten se-Sulteng.

14 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Sebagai informasi tambahan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan, meliputi:

  1. Dasar hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
  2. Persyaratan, yakni syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun admnistratif.
  3. Sistem, yakni mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
  4. Jangka waktu penyelesaian, yakni jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  5. Biaya/tarif, yakni ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  6. Produk pelayanan, yakni hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yakni peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan.
  8. Kompetensi pelaksana, yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
  9. Pengawasan internal, yakni pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
  10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yakni tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.
  11. Jumlah pelaksana, yakni tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
  12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.
  14. Evaluasi kinerja pelaksanan, penilaian untuk mengetahuai seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.HGA
Baca Juga :   Lurah Putra Canangkan Bentuk Koperasi Masyarakat di Kabonena

Komentar

News Feed