oleh

UPAYA KUDETA GAGAL, Abdullah Batalipu Tegaskan Masih Sah Ketua Golkar Buol

-Politik-dibaca 95 kali
SR Ads

SULTENG RAYA  – Wakil Bupati Kabupaten Buol, Abdullah Batalipu menegaskan bahwa sampai saat ini, dirinya masih sah sebagai Ketua DPD II Partai Golkar periode 2020-2025. Sikap tegas Abdullah Batalipu itu,  untuk menyikapi adanya percobaan kudeta yang dilakukan di internal Partai Golkar Kabupaten Buol.

“Berdasarkan hasil rapat kami, Senin (23/5/2022) bersama Pengurus DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Tengah,  bahwa saya Haji Abdullah Batalipu dinyatakan sah secara hukum sampai dengan hari ini sebagai Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten Buol 2020-2025. Itu keputusan yang disampaikan kepada kami oleh saudara Sekretaris (Amran Bakir Nai, Red) yang mewakili Ketua DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Abdullah Batalipu kepada sejumlah media di salah satu Kafe di Kota Palu, Senin (23/5/2022).

Abdullah Batalipu menuturkan, upaya kudeta itu dilakukan saat dirinya melaksanakan ibadah umrah di Mekkah, sejumlah pengurus partai Golkar Buol yang dimotori Sekretaris DPD II Golkar Buol,  Azis Noukoko dan Kader Golkar Amran Batalipu menggalang dukungan pengurus kecamatan (PK) untuk melakukan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub).

Bahkan kata Abdullah Batalipu, upaya melengserkan dirinya dari kursi Ketua Golkar Buol juga diwarnai dengan sejumlah isu-isu yang tidak benar.

“Untungnya, seluruh permintaan, tuntutan dan kebohongan yang telah lakukan itu, dianggap ilegal oleh Pengurus DPD 1 Partai Golkar Sulteng. DPD 1 menyatakan Haji Abdullah Batalipu merupakan pengurus yang sah, tidak perlu ada keputusan tertulis lagi, karena apa yang menjadi pengaduan mereka tidak diterima atau dianggap tidak ada,”jelas Abdullah Batalipu.

“Kepada teman-teman  yang melakukan upaya kudeta, bahwa hari ini kami sudah diberi mandat untuk melakukan kerja-kerja perbaikan SK tingkat kabupaten dan kecamatan dalam hal konsolidasi menghadapi tahun 2024, itu hal yang sangat penting,” jelasnya.

Abdullah Batalipu mengatakan,  bahwa apa yang menimpa kepengurusan Partai Golkar Buol merupakan dinamika politik biasa. Dia mengambil hikmah dari kejadian itu, dengan telah terlihat  jelas, pengurus yang masih setia serta melakukan klarifikasi dan memberi keterangan kepada pengurus DPD 1. Namun kejadian itu juga memperlihatkan, adanya pengurus yang  tidak setia di kepengurusan.

Bagi yang telibat upaya kudeta, Abdullah Batalipu tegas akan melakukan penataan organisasi dan menonaktifkan sementara status kader yang terlibat.

“Apa yang dilakukan teman-teman ini kita sudah ada jawabannya. Kami diberikan petunjuk untuk melakukan konsolidasi dari desa sampai kabupaten. Berarti teman-teman yang mbalelo dan terlibat dalam upaya kudeta, dengan hormat dan berat hati, saya harus katakan anda semua untuk sementara hari ini, saya nyatakan non aktif dari partai Golkar kabupaten Buol,”jelasnya.

Dalam konferensi pers di Kota Palu ini, Abdullah Batalipu turut didampingi sejumlah pengurus kecamatan serta pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol. Pada kesempatan itu, pengurus Golkar Buol sekaligus  Pj Kecamatan Bokat, Edi Idris mengatakan bahwa apa yang dilakukan  Azis Noukoko dan Amran Batalipu merupakan upaya penghianatan Hasil Musda Golkar Tahun 2020.

“Kami minta kepada DPD 1 untuk memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang melakukan tindakan penghianatan terhadap amanat musda 2020,”jelasnya.

Pengurus Golkar Buol lainnya, Srikandi Batalipu mengatakan hasil pertemuan dengan DPD 1 memberikan kejelasan terkait banyaknya isu simpang-siur di medsos. Utamanya isu yang mengatakan posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buol bakal digeser dengan adanya pergantian pengurus Golkar.  Isu tersebut kata Srikandi, menimbulkan keresahan di masyarakat utamanya bagi konstituennya.  

“Saya berharap kepada masyarakat, tetap tenang.  Saya Srikandi Batalipu akan bekerja lebih baik lagi,”jelasnya.

Sementara itu  pengurus partai Golkar Buol bidang hukum, Andre Wawan menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi itu menimbulkan gejolak hukum, karena banyaknya dugaan ujaran kebencian dilakukan di media sosial. Saat ini, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan Polda Sulteng serta  sedang mengumpulkan semua bukti-bukti terkait adanya dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Amran Batalipu terkait dinamika yang terjadi. 

Dia juga mengatakan, saat ini masih mempertanyakan kedudukan Amran Batalipu sebagai kader Partai Golkar, karena pernah menjadi terpidana diatas lima tahun.

“Dalam AD/ART itu menyebutkan kalau lima tahun dipidana, itu otomatis sudah dikeluarkan dari kepengurusan partai. Itu AD/ART jelas,”katanya.

Sekretaris Golkar Buol Ungkap Kesalahan Abdullah Batalipu

Sebelumnya, dikutip dari TRIBUNPALU.COM,  Sekretaris Golkar Buol Azis Naukoko menyebut evaluasi internal sangat diperluhan di daerahnya jelang Pemilu 2024.

Menurut Azis Naukoko, kondisi Partai Golkar di Kabupaten Buol sangat membutuhkan evaluasi internal demi kebaikan dan kemenangan partai.

“Saya sudah 20 tahun di Golkar Buol dan paham betul dengan kondisi partai,” kata Azis Naukoko via telepon, Ahad  (22/5/2022).

Legislator Golkar Buol periode 2014-2019 itu menjelaskan, pihaknya hanya menyampaikan evaluasi internal itu ke pengurus kecamatan.

Evaluasi ditujukan kepada Ketua DPD II Golkar Buol Abdullah Batalipu yang terkesan melupakan tugasnya untuk membesarkan partai.

Hal itu pun mendapat dukungan dari pengurus beringin di kecamatan.

“Istilahnya gayung bersambut, kader di kecamatan juga merasakan hal yang sama,” tutur Azis.

Dia menambahkan, kesalahan paling fatal Abdullah Batalipu dan sejumlah elite beringin adalah tidak melirik kedatangan kembali Amran Batalipu sebagai kekuatan besar.

“Itu tidak ditangkap oleh mereka. Daripada diambil partai lain kemudian merugikan kita. Amran Batalipu juga mantan ketua Golkar, mantan bupati,” ujar Azis Naukoko.

“Kita ada AD/ART dan peraturan organisasi. Saya tidak mau ribut soal fitnah dan tudingannya. Orang yang paham organisasi tentu tidak terlalu ribut. Kalau sakit hati tentu tidak terkontrol bahasanya,” ucap Azis Naukoko.

Dia mengimbau seluruh kader untuk tidak melakukan hal merugikan diri sendiri dan tetap menjaga etika.

“Ada pihak yang menggunakan mementum ini untuk kepentingan sesaat. Yang membuat kisruh adalah Edi Idris. Buktinya kami tenang-tenang saja. Biarlah ADADR yang bicara,” ujar Azis Naukoko.

Azis mengklaim DPD I telah merespon persoalan itu dengan memberi batas waktu hingga Juni kepada pengurus Golkar.

“Bahkan saya mendengar kabar bahwa DPD I telah menunjuk Pelaksana Tugas agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Golkar Buol Azis Naukoko memboyong delapan pimpinan kecamatan ke kantor DPD I Golkar Sulteng, Jl Moh Yamin, Kota Palu.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan meminta sikap DPD I terkait mosi tidak percaya kader terhadap kepemimpinan Abdullah Batalipu.

Mereka juga mendesak pelaksanaan Musdalub untuk mengembalikan kursi ketua DPD II kepada Amran Batalipu. *TribunPalu/ WAN

Komentar

News Feed