oleh

Peserta Nunggak Iuran JKN-KIS, Begini Perhitungan Dendanya

-Ekonomi-dibaca 50 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Peserta BPJS Kesehatan sebaiknya harus membayar iuran tepat waktu setiap bulannya. Karena jika tidak, bisa kena denda hingga Rp 30 juta, atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita peserta (INA-CBGs) kepada peserta yang menunggak bayar iuran.

Karena ramai beredar di media sosial dan WhatsApp group (WAG) perihal besaran denda Iuran hingga tiga puluh (30) juta Rupiah kepada peserta JKN-KIS yang menunggak, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidaangkat bicara. Wahida menyampaikan ketentuan mengenai denda membayar iuran tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang sekaligus menggugurkan Perpres sebelumnya Tahun 2018.

Baca Juga :   Alfamidi-Yayasan Mizan Amanah Sunatan Massal

“Adapun kategori peserta BPJS Kesehatan seperti apa yang berpotensi kena denda hingga Rp 30 juta yakni berdasar Perpres tersebut denda tidak akan berlaku bagi peserta yang belum pernah menerima layanan rawat. Denda hanya berlaku bagi peserta yang saat diberhentikan kepesertaannya secara sementara, sempat menerima layanan rawat inap, dan dalam 45 hari aktif kembali atau setelah membayar iuran, kepesertaannya aktif kembali dan besaran denda hingga Rp 30 juta, atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita peserta (INA-CBGs) kepada peserta yang menunggak bayar iuran”, Jelas Wahidah, Sabtu (21/5/2022) 

Denda akan diberikan apabila peserta tersebut telah menunggak hingga 12 bulan. Setelah itu, denda akan diakumulasi dan dikenakan ke peserta. Meski demikian, tarif denda 5% atau denda hingga Rp 30 juta hanya berlaku untuk peserta Non-Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Baca Juga :   Alfamidi-Yayasan Mizan Amanah Sunatan Massal

Sedangkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan kepesertaannya sementara waktu. Pada ayat 1 Perpres nomor 64 tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

Namun apabila ingin mengaktifkan kembali kepesertaan di BPJS Kesehatan, maka peserta wajib membayarkan iuran yang mengalami tunggakan. Pembayaran Iuran tertunggak ini dapat dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

“Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c seluruhnya paling lambat pada tahun 2021,” jelas Perpres nomor 64 tahun 2020 ayat 3b pasal 42. HJ

Baca Juga :   Alfamidi-Yayasan Mizan Amanah Sunatan Massal

Komentar

News Feed