oleh

DPRD Donggala Rapat LKPJ Bupati 2021

SR Ads

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala melaksanakan rapat paripurna tentang laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) III dengan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Donggala Tahun Anggaran 2021, di gedung DPRD setempat, Kamis (19/5/2022).

Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Donggala, Takwin dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Efendi.

Dalam laporannya, Ketua Pansus III DPRD Donggala, Syaiful Lamboka menjelaskan, Pansus III mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan oleh paripurna pada tanggal 11 Mei 2022 dan melaporkan hasil kerjanya pada 19 Mei 2022.

“Pembahasan LKPJ Bupati Donggala tahun 2021 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang pelaksanaannya sesuai pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 3, menyatakan bahwa pemerintah daerah setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD  dan DPRD melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,” jelasnya.

Baca Juga :   Lutfin: Kepedulian Lingkungan Perlu Ditumbuhkan di Masyarakat

Kata dia, hasil pembahasan LKPJ Bupati, DPRD akan memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan strategis kepala daerah.

“Berdasarkan hasil kajian pansus III terhadap dokumen LKPJ Bupati Donggala tahun 2021, maka Pansus III merekomendasikan kepada Bupati Donggala empat poin, pertama, meminta kepada Bupati Donggala untuk memperhatikan rekomendasi panitia khusus III DPRD Kabupaten Donggala,” jelasnya.

Kedua kata dia, bagi OPD yang capaian kinerjanya di bawah 80 persen perlu dievaluasi oleh Bupati berupa pembinaan punishment atau sanksi tegas karena terlihat berkinerja buruk. Ketiga, dalam pelaksanaan Perda maupun Perkada beberapa OPD pelaksanaan Perda maupun Perkada tidak maksimal sehingga direkomendasikan terhadap atau Pemda untuk segera melakukan perubahan Perkada/Perbub tentang kemampuan keuangan daerah yang sejak tahun 2017 belum terevaluasi pelaksanaanya, kemudian terhadap Perbub Standar Biaya Umum (SBU) agar diperhatikan dan dicermati sebaik mungkin sesuai dengan asas kepatutan, kesesuaian dan kemanfaatan.

Baca Juga :   Lutfin: Kepedulian Lingkungan Perlu Ditumbuhkan di Masyarakat

“Target pendapatan perlu lebih ditingkatkan pencapaian,” ucapnya. ADK

Komentar

News Feed